BANJARMASIN, Kalselpos.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin menggelontorkan Dana APBD Perubahan dengan anggaran fantastis sebesar Rp1,5 miliar bukan untuk membangun proyek fisik, melainkan membongkar atau mengetahui kondisi riil sanitasi kota, melalui Survei Cakupan Layanan dan Kualitas Air Limbah Domestik di lima kecamatan.
Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menyampaikan bahwa dana tersebut murni digunakan untuk survei, bukan pembangunan infrastruktur.
“Ini memang untuk surveinya saja. Belum proyek fisik. Tujuannya membangun database baru yang selama ini belum kita miliki,” ucap Suri, Senin (15/12/25).
Selama ini, penanganan air limbah domestik di Banjarmasin hanya bertumpu pada usulan masyarakat, tanpa data dasar yang akurat. Akibatnya, banyak program yang saat diverifikasi di lapangan tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Melalui survei ini, PUPR menyusun data by name by address, mencakup kondisi toilet rumah tangga, keamanan tangki septik, hingga potensi pencemaran lingkungan.
“Kita ingin tahu, apakah setiap rumah punya WC yang layak, tangki septiknya aman atau justru rembes ke lingkungan. Selama ini kita belum punya baseline yang jelas,” ungkapnya.
Hasil sementara survei justru membuka fakta mengejutkan. Dari total rumah tangga di Kota Banjarmasin, hanya sekitar 3,64 persen yang tercatat memiliki sistem pengelolaan air limbah domestik yang aman. Angka ini jauh dari target 30 persen yang dicanangkan untuk periode 2025–2029.
Survei ini menyasar 75 ribu rumah tangga di lima kecamatan, masing-masing sekitar 15 ribu rumah per kecamatan. Di Banjarmasin Barat saja, dari 37.276 rumah, baru separuh yang berhasil terdata.
“Padahal jumlah rumah tangga kita lebih dari 200 ribu. Termasuk pelanggan PDAM, kita belum tahu apakah toilet dan septiknya benar-benar aman,” jelas Suri.
Menurutnya, keberadaan baseline ini menjadi kunci utama untuk mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Kalau kita mau mengusulkan bantuan ke pusat, datanya harus jelas. Berapa rumah yang perlu ditangani, di kecamatan mana, kebutuhannya apa. Dengan data ini, penanganannya jadi terarah,” katanya.
Survei yang kini telah mencapai lebih dari 75 persen progres itu diharapkan menjadi fondasi perencanaan sanitasi Banjarmasin bertahun-tahun ke depan, sekaligus peta jalan untuk mengejar target minimal 10 persen sanitasi aman pada 2029.
“Tanpa baseline, kita seperti berjalan dalam gelap. Dengan survei ini, kita tahu masalahnya di mana dan bagaimana solusinya,” pungkas.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
