DPRD HSU Komitmen Perjuangkan Nasib Honorer Non-Database

Teks foto :  Wakil Ketua I DPRD HSU menyampaikan arahannya saat RDP dengan Aliansi Honorer Non-Database HSU. (ist)(kalselpos.com)

Amuntai, kalselpos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Honorer Non-Database BKN/ Non Paruh Waktu/ Gagal Tes PPPK dan CPNS se-Kabupaten HSU.

 

Bacaan Lainnya

RDP itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD HSU Mawardi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai I DPRD HSU, Senin (1/10/2025) pagi.

 

Juru bicara Aliansi Honorer Non-Database Isti Fania menyampaikan, bahwa kedatangan pihaknya ke DPRD HSU untuk memperjuangkan hak, dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi para Honorer Non Database di HSU.

 

Dia menyebut, hingga saat ini ada sebanyak puluhan orang honorer dari berbagai bidang yang mengeluhkan nasib mereka, kemungkinan honorer yang akan mengkonfirmasi kepada aliansi honorer akan terus bertambah.

 

“Kedatangan kami kesini menyampikan dan ingin mencari solusi bagaimana nasib honorer non-database, dan harus diketahui, bahwa diantara para honorer ini banyak yang sudah lama mengabdi di sekolah, puskesmas, atau instansi pemerintah lebih dari dua tahun,” ucapnya.

 

Wakil Ketua I DPRD HSU Mawardi menyampaikan, pihaknya turut merasa prihatin atas nasib para honorer sekalian, hal ini tidak bisa di abaikan karena mengingat sudah lama pengadian yang telah mereka berikan.

 

“DPRD HSU tentu tidak akan diam dan akan memperjuangkan terkait keluhan para honorer ini,” katanya.

 

Dia berharap apa aundiensi akan memberikan titik terang dan mengenai nasib mereka.

 

“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada manfaatnya, karena ada keinginan atau harapan-harapan yang harus diperhatikan,” tegasnya.

 

Sementara Ketua Komisi I DPRD Almien Ashar Safari menyarankan agar pihak aliansi untuk mendata seluruh jumlah Honorer Non-Database se-HSU.

 

“Kami sarankan agar pendataan ulang secara spesifik persektor atau perbidangnya seperti jenis tenaga honorer kesehatan, teknis dan guru sehingga bisa mencari formulasinya agar tidak salah aturan bagi setiap jenis honorer tersebut dan pastikan data agar segera sampaikan ke dewan,” katanya.

 

Kegiatan turut dihadiri Kepala BKSDM HSU Rahmat Permana, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan HSU H Basuki Rahman serta pihak terkait lainnya.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait