Sidang lanjutan PK Mardani Maming, Saksi Ahli dihadirkan demi Tinjau ulang Putusan hakim

Teks Foto : []hafidz IKUTI PERSIDANGAN - Mardani H Maming ikuti sidang permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pengalihan Izin Usaha Pertambangan secara virtual di Lapas Suka Miskin, Senin (5/3/24) siang.

Banjarmasin, kalselpos.com– Sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan pemohon Mardani H Maming, Senin (4/3/2024) siang, kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Agenda sidang sendiri adalah mendengarkan keterangan ahli dari dua ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon.

Bacaan Lainnya

Sama seperti pada sidang sebelumnya, dalam sidang ini pemohon PK atau Mardani H Maming hanya mengikuti persidangan secara virtual dari Lapas Suka Miskin.

Sementara itu dua ahli hadir langsung dalam ruang persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin di Jalan Pramuka.

Kuasa hukum pemohon Yasir Arafat ditemui seusai sidang mengatakan, agenda hari ini yakni menghadirkan dua orang ahli.

“Semoga apa yang disampaikan oleh dua ahli hari ini bisa meninjau serta menimbang ulang putusan hakim terdahulu, ” ucapnya.

Intinya apa yang telah disampaikan oleh ahli sudah sepenuhnya dengan PK yang diajukan hari ini.

“Kita lihat saja nanti dan tentunya kami berharap agar hakim dapat menilai serta meninjau ulang, atas putusannya, ” harapnya.

Sekadar mengingatkan, Mardani sendiri awalnya divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023 terkait perkara suap pengalihan IUP saat masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu

Selain itu, majelis hakim yang diketuai oleh Heru Kuntjoro juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Tidak hanya itu, terdakwa Mardani H Maming juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp110.601.731.752 (Rp 110,6 M).

Jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kemudian jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama dua tahun.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait