Paringin,kalselpos.com– Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial bidang pemerintahan desa melaksanakan kegiatan Sosialisasi tata keuangan desa.
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Bupati Balangan ini berlangsung di Aula Mayang Maurai Senin ( 13/11).
Kegiatan juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Balangan ,H Sutikno para pejabat Pemerintah Kabupaten Balangan seluruh Kepala Desa se Kabupaten Balangan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Rahmadi.
Pada kesempatan itu Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Rahmadi menjelaskan, awalnya pemerintah pusat hanya menyiapkan anggaran desa sebesar Rp 200 juta .namun sekarang sudah mencapai Rp 1 Miller dengan harapan dapat mensejahterakan desa.”Maka dari itu kita melakukan sosialisasi agar para kepala desa tidak salah dalam penggunaan dana,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikannya, adanya peningkatan dana desa ,maka dituntut adanya pembinaan keuangan desa. “Penyelewengan dana desa menjadi nomor satu dalam korupsi dan mencapai 250 orang, proses perencanaan, proses penyaluran yang bisa mengakibatkan adanya korupsi,”bebernya.
Lebih lanjut Rahmadi .menambahkan kalau kelengkapan pertanggung jawaban sesuai aturan maka jauh dari korupsi .Sebaliknya kalau peruntukannya salah ,misalnya dalam perencanaan tidak ada membeli motor namun dilakukan pembelian motor maka itu bisa dikatagorikan korupsi .
Rahmadi mengingat dengan besarnya dana APBD dari Pemerintah Kabupaten Balangan harus dapat mempergunakan sebagai mana mestinya .”Misalnya stunting Kabupaten Balangan masih tinggi, maka peran pemerintah desa untuk dapat ikut serta menurunkan stunting di Kabupaten Balangan,”terangnya.
Sementara itu Bupati Balangan ,H.Abdul Hadi menyampaikan, kehadiran BPK RI Perwakilan Kalsel ke Bumi Sanggam merupakan sebuah kehormatan bagi kita.
Lebih lanjut H.Abdul Hadi menambahkan l, menyangkut keuangan desa yang bisa kita katakan sifatnya sangat seksi dan sangat sensetif ,kerena besaran anggaranya yang sangat luar biasa dibandingkan era sebelumnya dan semua orang sangat tertarik kepadanya.
“Intinya anggaran desa ini secara bawaan lahir sangat luar biasa menggoda iman dan sensitif .bukan hanya masyarakat desa turut berpartisipasi dalam pengelolaan desa dan pengawasan tetapi kerena dana ini berasal dari Pemerintah pusat dan jangan heran kalau BPK dan Komisi pemberantasan korupsi bisa turun tangan langsung melakukan pemeriksaan,” paparnya.
H.Abdul Hadi mengingatkan aparat desa agar pengelolaan dana desa sesuai aturan yang namanya dana pemerintah pusat dana dari kas negara ,setiap rupiah yang dikeluarkan harus ada dokumennya dan harus dipertanggung jawabkan.
“Kuncinya tertib administrasi adalah pangkal dari kualitas pengelolaan desa,”pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
