Pada hari kedua, Selasa (25/10), penggeledahan di Kantor DPRD Bangkalan, Dinas PUPR Pemkab Bangkalan, dan Kantor BKDPSDA Pemkab Bangkalan.
Pada hari ketiga, Rabu (26/10) penggeladahan di empat lokasi, yakni di Kantor Badan Ketahanan Pangan (BKP) Bangkalan, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan, dan terakhir di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Kabupaten Bangkalan.
Pada hari Kamis (27/10) penggeledahan di kantor dinas perhubungan, kemudian pada hari kelima, Jumat (28/10), penggeledahan dilakukan di Dinas Sosial Pemkab Bangkalan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dalam rilis kepada media di Jakarta menyebut kasus dugaan suap korupsi di Kabupaten Bangkalan sudah masuk tahap penyidikan dan sudah ada tersangka.
Namun, Alex tidak memerinci siapa pihak yang menjadi tersangka meskipun Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron telah dicegah ke luar negeri.
Penggeladahan tim penyidik KPK di Bangkalan ini terkait dugaan kasus suap lelang jabatan, serta sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya, di antaranya pengadaan barang dan jasa, serta perizinan.
Berdasarkan catatan Antara, Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten pertama di Pulau Madura yang berurusan dengan KPK dalam kasus dugaan korupsi.
Pada bulan Desember 2014, KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Bupati Bangkalan periode 2003—2013 Fuad Amin Imron atas dugaan korupsi senilai Rp300 miliar selama menjabat bupati.
Fuad divonis bersalah dengan hukuman penjara 13 tahun penjara di tingkat Mahkamah Agung pada tanggal 3 Februari 2016, dan meninggal dunia saat masih menjalani hukuman pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 16.12 WIB di RSUD dr. Soetomo Gedung Graha Amerta Surabaya akibat penyakit komplikasi.
Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang saat ini berurusan dengan KPK, bahkan telah dicegah bepergian ke luar negeri merupakan adik Bupati Bangkalan periode 2003—2013 Fuad Amin Imron.
Selain Bupati Bangkalan, bupati lain yang juga berurusan dengan KPK karena terlibat kasus dugaan hingga jatuh vonis adalah Bupati Pamekasan periode 2013-2018 Achmad Syafii.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
