Deretan Kontroversi Ade Yasin, Bupati Bogor yang terjaring OTT KPK

Bupati Bogor, Ade Yasin terjaring OTT KPK karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.Jaelani Hasan(kalselpos.com)

Bogor, kalselpos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Jawa Barat. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK menangkap Bupati Bogor Ade Yasin dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

“Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Rabu (27/4/2022).

Bacaan Lainnya

Sebelumnya diketahui Ade Yasin kerap menuai kontroversi. Berikut ini daftarnya:

1. Tak Bubarkan Milad FPI

Bupati Bogor Ade Yasin pernah jadi sorotan karena tak membubarkan milad Front Persaudaraan Islam (FPI) di pelataran Masjid At-Ta’awun Puncak. Ade Yasin menjelaskan acara itu sudah telanjur ramai. Jika acara dibubarkan, menurutnya, justru akan tidak kondusif.

“Karena memang ramai, sudah ramai, sudah masang juga. Sudah banyak orang. Kalau kita paksakan bubar, tidak kondusif. Ya akhirnya kita kemarin bernegosiasilah dengan mereka (Front Persaudaraan Islam),” kata Ade Yasin.

Ade menilai saat itu tidak memungkinkan untuk membubarkan jemaah yang sudah hadir. Karena itu, Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor ini akhirnya meminta panitia acara membatasi waktu hanya sampai pukul 22.00 WIB.

“Karena kan tempatnya juga tidak terlalu luas karena halaman parkir itu, ya. Tempatnya tidak terlalu luas. Kita minta agar mereka menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” kata Ade.

2. Ingin Berkolaborasi dengan KPK

Adapun OTT KPK ini menjadi begitu ironis karena Ade Yasin sempat ingin berkolaborasi dengan KPK untuk memberantas korupsi. Ade Yasin juga termasuk kepala daerah yang memfokuskan diri dengan isu-isu antikorupsi.

Ade Yasin menyatakan bahwa untuk mendukung kolaborasi pencegahan korupsi tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Kabupaten Bogor.

“Kami juga ingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Bogor tentang bahaya gratifikasi dan korupsi, salah satunya melalui surat edaran antikorupsi,” kata Ade Yasin di Ruang Rapat Bupati Bogor, Selasa (25/5/2022).

3. Sebut Imigran di Puncak Mengganggu

Bupati Bogor Ade Yasin juga pernah mengatakan imigran di kawasan Puncak bisa mengganggu aktivitas pariwisata dan dapat meresahkan masyarakat sekitar. Ade Yasin menyebut ada 1.690 imigran yang mengungsi di kawasan Puncak. Dia menganggap hal itu bisa mengganggu aktivitas pariwisata di kawasan Puncak.

“Karena semakin hari semakin banyak, malah sekarang angkanya mencapai 1.690-an. Ini sangat mengganggu pariwisata kami dan wisatawan yang akan datang ke Puncak,” kata Ade Yasin.

Pengungsi tersebut ditempatkan di Puncak tanpa ada pekerjaan. Sebagian disebut meresahkan masyarakat sekitar.

“Ketika para pengungsi ini ditempatkan The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Puncak, mereka ditempatkan di sana tanpa pekerjaan, tanpa lahan yang bisa digarap. Akhirnya menjadi pengangguran. Ada juga yang akhirnya meresahkan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.