Dugaan korupsi Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT Naik ke tahap Penyidikan

[]puspenkum SAMPAIKAN KETERANGAN - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Dr Febrie Adriansyah (tengah) saat menyampaikan perkembangan dugaan korupsi proyek pengadaan (kalselpos.com)

Jakarta, kalselpos.com -Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Dr Febrie Adriansyah, dalam konferensi pers di depan awak media, Jumat (14/1/22) petang, menyampaikan perkembangan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021, bertempat di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Hadir mendampingi Dr Febrie Adriansyah, di antaranya Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Laksamana Muda Anwar Saidi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, DrbSupardi, dan Direktur Penuntutan (Plt. Direktur Penindakan) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Agus Salim SH MH.

Bacaan Lainnya

Dalam konferensi pers, Dr Febrie Adriansyah, menerangkan jika penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, di mana sebelumnya pihaknya telah melakukan kegiatan penyelidikan terhadap kasus ini selama satu minggu dan sudah memeriksa beberapa pihak baik dari pihak swasta atau rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan.

Dalam penyelidikan, tim Jaksa Penyelidik juga melakukan koordinasi dan diskusi dengan beberapa pihak yang dapat menguatkan pencarian barang bukti, salah satunya auditor di BPKP, sehingga diperoleh masukan sekaligus laporan hasil audit tujuan tertentu dari BPKP.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan, kasus ini berawal dari tahun 2015 s/d 2021 di mana Kementerian Pertahanan melaksanakan Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT.

Ini merupakan bagian dari Program Satkomhan (Satelit Komunikasi Pertahanan) di Kementerian Pertahanan, antara lain pengadaan satelit Satkomhan MSS (Mobile Satelit Sevice) dan Ground Segment beserta pendukungnya.

“Namun yang menjadi masalah adalah dalam proses tersebut, kita menemukan perbuatan melawan hukum yaitu ketika proyek ini dilaksanakan, tidak direncanakan dengan baik, bahkan saat kontrak dilakukan, anggaran belum tersedia dalam DIPA Kementerian Pertahanan Tahun 2015. Kemudian, dalam prosesnya pun, ini juga ada penyewaan satelit dari Avanti Communication Limited yang seharusnya saat itu kita tidak perlu melakukan penyewaan tersebut, karena diketentuannya saat satelit yang lama tidak berfungsi masih ada waktu 3 tahun dapat digunakan. Tetapi dilakukan penyewaan jadi kita melihat ada perbuatan melawan hukum,” ujar Dr Febrie Adriansyah.

Dijelaskan pula, satelit yang disewa tidak dapat berfungsi dan spesifikasi tidak sama, sehingga indikasi kerugian keuangan negara yang ditemukan berdasarkan hasil diskusi dengan auditor, diperkirakan uang yang sudah ke luar sekitar Rp500 miliar, yang berasal dari pembayaran sewa Satelit Arthemis dari Perusahaan Avant Communication Limited sekitar Rp41 miliar, biaya konsultan senilai Rp18,5 miliar dan biaya arbitrase NAVAYO senilai Rp4,7 miliar.

“Selain itu, ada pula putusan arbitrase yang harus dilakukan pembayaran sekitar US$ 20 juta, dan inilah yang masih disebutkan sebagai potensi karena masih berlangsung dan melihat, timbulnya kerugian atau potensi sebagaimana tadi disampaikan dalam persidangan arbitrase karena memang ada kejahatan yang dalam kualifikasinya masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi,” ungkap Dr Febrie Adriansyah.

Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menambahkan, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan ekspose dan telah disepakati, jika alat bukti sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, sehingga telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-08/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 14 Januari 2022.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait