Hal ini disebabkan rencana anggaran pada tahun berikutnya telah ditetapkan sebelumnya, sebelum pelaksanaan raker, sehingga seringkali inisiatif program yang muncul dalam raker yang beriringan dengan kebutuhan fiskal menjadi tidak terdukung oleh anggaran yang telah ditetapkan atau jika dipaksakan adanya inisiatif-inisiatif program baru akan berimplikasi pada revisi anggaran, dan ini merupakan preseden kurang baik terhadap proses perencanaan karena anggaran yang baru saja ditetapkan langsung direncanakan untuk direvisi.
Adapun sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan Tahun 2022 yang hendak dicapai dalam RPJM dan RKP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yang ingin mewujudkan konsolidasi demokrasi,
aupremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan.
Juga terkait birokrasi yang profesional dan netral, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, selain untuk mewujudkan
rasa aman bagi seluruh masyarakat serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di samping itu, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada saat ini masih menjadi agenda utama Pemerintah dalam recovery process menghadapi pandemi Covid-19, jelas Jaksa Agung.
Oleh karenanya, arah policy kebijakan yang dilakukan Kejaksaan harus senantiasa melakukan pengawalan dan pendampingan setiap program-program PEN yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
