Protes rekomendasi Peredaran Miras di Banua, puluhan LSM nyatakan Sikap ke Gedung Dewan

  • Whatsapp
[]istimewa PROTES PEREDARAN MIRAS – Sejumlah LSM saat melakukan protes terkait rekomendasi peredaran miras di Kalsel, Senin (21/6/21) siang, di Banjarmasin.(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com – Sebanyak 21 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalsel, di antaranya Pemuda Islam, Koti Pemuda Pancasila, KRBB,
Pukol, Ampi, Bregde 212 Forsa, Rapi 192, Kompak, Lapak, Senin (21/6/21) siang, ramai – ramai mendatangi gedung DPRD Kalsel, di Banjarmasin.
Kedatangan sejumlah pentolan LSM, ini tak lain untuk mempertanyakan SK Menteri Perdagangan terkait peredaran minuman keras (miras).
Pasalnya, LSM menuding ada rekomendasi penjualan miras kepada salah satu pengusaha di Kalsel, yang diberikan dari Kementerian Pedagangan.
“Ini perlu dicermati bersama.Sebab, pemberian rekomendasi tersebut, seakan membelaking Pemerintah Provinsi mapun DPRD Kalsel, yang selama ini memberikan izin peradaran miras di Banua,” ucap ketua LSM Pemuda Islam, HM Hasan, dalam orasinya.
Pihaknya menolak penjualan miras, karena tak sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol..
Usai orasi, mereka menyerahkan bukti fotocopy surat yang dikeluarkan Menteri Perdagangan tentang Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor) bernomor :4/SIPT/DIS-MB/10/2020..
Surat tersebut berisikan tentang izin melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah Provinsi Kalsel, sesuai surat penunjukkan sebagai Distributor.
Pihak LSM berharap, SK Menteri Perdagangan tersebut bisa dicabut karena sudah ada Perda yang melarang peredaran minuman beralkohol di Kalsel.
Sementera anggota Komisi IV, Hasib Salim menjelaskan, pihaknya mendukung agar peredaran minuman beralkohol di Kalsel, tiadakan.
Minuman beralkohol sudah dilarang dalam agama dan dapat merusak generasi bangsa. “Minuman keras ini pangkal semua kejahatan,” ujarnya..
Mengenai ijin yang dikeluarkan oleh pusat terkait minuman beralkohol untuk golongan apa yang diperbolehkan, nanti ditinjau ulang di lapangan, tegasnya..
“Kita akan rembuk dengan kawan kawan untuk mengatasinya, bila perlu memang sidak akan kami lakukan terkait adanya miras yang beredar di masyarakat, tentunya dengan dibantu aparat keamanan,” jelasnya.
Senada dengan itu, anggota DPRD Kalsel dari Komisi IV, Asbullah, juga menegaskan, bila memang ada kewenangan pusat yang mengeluarkan ijin, maka pemerintah pusat harus melihat kearifan lokal di Banua. “Jangan samakan Kalsel dengan daerah lain yang bisa bebas menjual minuman beralkohol,” ungkapnya.
Meski dari pemerintah pusat yang mengeluarkan ijin, namun juga harus dapat memberikan ruang ke daerah, agar bisa memberikan masukan.
Kalsel masyarakatnya agamis, jadi pemerintah pusat bisa melakukan rem mengenai ijin distributor penyebaran minuman beralkohol.
(Aplikasi Kalselpos.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.