kalselpos.com – Diplomat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mohamad Safa, resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Perwakilan Tetap Organisasi Visi Patriotik (PVA) untuk PBB pada akhir Maret 2026. Melalui akun media sosial X, Safa mengakhiri masa pengabdiannya selama hampir 12 tahun dengan pernyataan kontroversial yang mengguncang komunitas diplomatik internasional.
Safa mengeklaim bahwa pengunduran dirinya didasari oleh adanya skenario penggunaan senjata nuklir terhadap Iran yang tengah dipersiapkan di lingkungan PBB. Ia menegaskan tidak ingin lagi menjadi saksi atas apa yang disebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Kepemimpinan senior PBB berada di bawah tekanan lobi kuat yang memanipulasi sentimen pro-perang,” ungkap Safa. Ia juga menuduh organisasi dunia tersebut menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Gaza dan Lebanon, serta potensi eskalasi konflik nuklir di Timur Tengah.
Sejak 2013, Safa menjabat sebagai Direktur Eksekutif Patriotic Vision (PVA), sebuah organisasi dengan status konsultatif khusus di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Pada 2016, ia ditunjuk sebagai Perwakilan Tetap PVA untuk mengarahkan delegasi dalam berbagai forum keamanan dan HAM internasional.
Dalam pernyataannya, Safa mengungkapkan bahwa tiga tahun terakhir masa jabatannya dipenuhi tekanan. Ia mengaku sempat menerima ancaman pembunuhan setelah menyuarakan pandangan alternatif terkait konflik di Gaza pada Oktober 2023.
Safa menuduh sejumlah pejabat senior PBB menyalahgunakan wewenang demi melindungi kepentingan lobi militer tertentu.
Safa memicu alarm internasional dengan menyebut publik belum menyadari keseriusan situasi di Iran.
Menurutnya, rencana penggunaan senjata nuklir tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan pascaserangan gabungan Amerika Serikat-Israel ke instalasi militer Iran. Ia menilai rencana itu melanggar hukum internasional karena Iran dianggap tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap perdamaian dunia.
Pengunduran diri ini memicu reaksi beragam. Sejumlah negara anggota menuntut klarifikasi resmi terkait dugaan skenario nuklir tersebut, sementara organisasi HAM mendesak transparansi total dalam operasi PBB. Sebaliknya, perwakilan dari negara-negara strategis di kawasan terkait menepis tuduhan Safa sebagai “spekulasi tanpa dasar”.
Pengamat keamanan internasional menilai pernyataan Safa, meski kontroversial, dapat memperkuat tekanan politik untuk mempercepat reformasi badan keamanan PBB. Kepercayaan publik terhadap lembaga multilateral ini dianggap sedang berada di titik nadir pascaserangkaian konflik besar.
Hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang mendukung klaim Safa. Kantor Juru Bicara PBB menyatakan akan melakukan investigasi internal, namun belum merinci jadwal maupun prosedur pemeriksaannya.
Langkah Safa ini menandai babak baru dalam dinamika diplomasi global, sekaligus menjadi peringatan bagi lembaga internasional akan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada perdamaian dunia.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
