Kandangan, kalselpos.com – Eksekutif menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten HSS terdapat rancangan peraturan daerah (ranperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2025, Senin (14/7/2025).
Jawaban eksekutif tersebut disampaikan langsung oleh Bupati HSS Syafrudin Noor dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSS Husnan.
Kepada Fraksi Nasdem, Bupati Syafrudin mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam pembahasan ranperda sebagai upaya untuk penyesuaian anggaran belanja untuk bisa mencapai target pada masing-masing perangkat daerah.
“Perubahan anggaran menjadi suatu keharusan, agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan,” ujar Bupati Syafrudin.
Menjawab Fraksi Gerindra, Bupati Syafrudin mengatakan Pemkab HSS akan terus berupaya dengan maksimal untuk erealisasikan kebijakan dan program yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten HSS.
“Kami sependapat sesuai dengan instruksi presiden ranperda perubahan untuk efisiensi belanja APBN dan APBD yang dananya dialokasikan keprogram prioritas,” ujar Bupati Syafrudin.
Menjawab Fraksi PKB, Bupati Syafrudin sependapat bahwa APBD Perubahan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu termasuk penyediaan lapangan kerja.
“Pandangan umum fraksi PKB selaras dengan program salah satunya adalah pembangunan balai latihan kerja, agar masyarakat mendapatkan media untuk pembekalan keterampilan yang memudahkan dalam dunia kerja,” ujar Bupati Syafrudin.
Sementara menjawab Fraksi PDP-P, Bupati Syafrudin mengatakan, pihaknya telah berkomitmen dan telah menugaskan perangkat daerah terkait, untuk terus berinovasi dalam menjalankan program kerja.
“Kami juga akan giat bekerja untuk pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal,” ujar Bupati Syafrudin.
Selanjutnya, menjawab Fraksi Gerindra, Bupati Syafrudin mengatakan akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah, serta kerja sama dengan sektor swasta.
“Kami juga akan meningkatkan koordinasi seluruh perangkat daerah, termasuk evaluasi prioritas pembangunan, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan infrastruktur desa,” ujar Bupati Syafrudin.
Terakhir menjawab Fraksi PPP Gelora, Bupati Syafrudin mengatakan akan melakukan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif yang mengedepankan prinsip transparansi.
“Kami juga terus melakukan berkoordinasi dan pengawasan eksternal, untuk melakukan penguatan terhadap pengawasan internal dalam rangka mencegah penyalahgunaan anggaran,” ujar Bupati Syafrudin Noor.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
