Jakarta, kalselpos.com–
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI
akan memanggil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi kebijakan pengalihan kuota haji
Anggota Pansus Hak Angket Haji Luluk Nur Hamidah menegaskan, pihaknya akan menyelidiki dugaan korupsi dalam penyalahgunaan kuota haji.
”Kami akan selidiki indikasi rente dan gratifikasi kuota haji,” ungkap Luluk kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) dilansir dari berbagai sumber.
Pansus, kata Luluk, akan memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut. Selain Kementerian Agama (Kemenag), pansus juga akan menyelidiki biro haji dan umrah yang diduga mendapatkan keuntungan dari penyalahgunaan kuota haji.
Luluk mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi adanya dugaan suap dalam penentuan kuota haji. Biro travel haji harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan kuota haji khusus.
”Dugaan suap itu juga akan kami selidiki,” bebernya.
Luluk menyebut ada kemungkinan terjadinya suap yang dilakukan oleh biro-biro haji dan umroh kepada pihak yang menunjuk biro-biro tersebut agar mendapatkan sejumlah kuota haji.
Pansus haji ini, lanjut Luluk, intinya akan menyelidiki semua hal yang diduga adanya pelanggaran dalam kebijakan pengalihan kuota haji.
“Saya kira semua lah (akan kami selidiki),” ucap Luluk.
Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas
sebelumnya menyatakan akan mengikuti proses yang akan dijalankan oleh Pansus Haji yang dibentuk oleh DPR. Pemerintah mengklaim sejauh ini pelaksanaan haji tetap berjalan baik.
“Ya kita ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Itu kita ikuti,” kata Yaqut di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa (9/7).
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
