Kandangan, kalselpos.com– Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) diseminasi audit kasus stunting (AKS) tahap satu, Rabu (4/10) di Aula dinas setempat.
Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten HSS Dian Marliana mengatakan, AKS merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam rencana aksi penurunan percepatan stunting, yakni identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.
“AKS tahap satu ini ada 10 sasaran yang ditetapkan sebagai operasi stunting berasal dari Desa Malutu, Desa Malilingin dan Desa Panggungan,” ujar Dian.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSS Muhammad Noor, mengatakan percepatan penurunan angka stunting merupakan program prioritas nasional yang harus di dukung bersama-sama.
Sekda mengatakan, stunting termasuk urusan kesehatan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan bangsa dan daerah, maka untuk penanganannya perlu melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan.
Sekda mengajak semua pihak untuk lebih serius dan berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting, melalui kerja cerdas, kerja inovatif, dan kerja yang berteknologi.
“Mari kita membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi, bersama masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha dan dunia kerja , serta pihak-pihak lainnya.
Sekda menegaskan dan mengingatkan bahwa target nasional sampai tahun 2024 adalah mampu menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen, dan target Provinsi Kalsel sebesar 17.27 persen, sedangkan target Kabupaten HSS adalah sebesar 18.11 persen, sebuah angka capaian yang cukup besar, namun sangat realistis jika dikerjakan dengan kerja bersama.
“Jangan ada yang lempar tanggung jawab, mari kita bersama-sama untuk menurunkan angka stunting,” ujar sekda.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
