Bupati Kotim: Pelunasan TPP Harus Diprioritaskan

Teks foto: Bupati Halikinnor foto bersama usai menghadiri seminar Implementasi Kurikulum Merdeka, Selasa (8/8/2023). (Ist)

Sampit,kalselpos.com
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor menyampaikan permohonan maafnya atas keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) karena ada kendala. Namun dia memastikan bahwa ini akan diprioritaskan.

Halikinnor mengaku sudah memerintahkan tim anggaran untuk memprioritaskan pelunasan TPP dan kewajiban lainnya. Pemerintah daerah juga terus berusaha memperbaiki kondisi APBD agar keterlambatan tidak terulang.

Bacaan Lainnya

“Saya sudah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua tim anggaran agar TPP, insentif tenaga kesehatan, dana desa, alokasi dana desa dan DBH itu harus diprioritaskan,” kata Halikinnor.

Dia mengakui tahun 2023 ini masih tahun tambal sulam anggaran. Dia berharap 2024 nanti tidak ada lagi yang terlambat TPP, insentif dan lainnya. Belanja kita harus sesuai dengan kemampuan pendapatan sehingga tidak terjadi lagi “gali lubang dan tutup lubang”.

Halikinnor menjelaskan, pemerintahan yang dipimpinnya tahun ini masih harus melunasi utang sekitar Rp145 miliar. Utang sebesar itu merupakan kewajiban pembayaran dari sejumlah proyek fisik dengan sistem pembayaran multi years atau tahun jamak yang “diwariskan” oleh pemerintahan sebelumnya.

Pandemi Covid-19 sejak awal 2020 dan baru berakhir awal 2023 ini juga berpengaruh terhadap keuangan daerah. Pemerintah daerah berupaya terus menjalankan pembangunan di tengah kewajiban harus melunasi utang tersebut.

Untuk membayar TPP saja pemerintah kabupaten harus menyiapkan sekitar Rp16 miliar setiap bulan. Jumlah itu di luar dari insentif tenaga kesehatan.

Halikinnor mengaku menginstruksikan tim anggaran menunda dulu pekerjaan fisik, kecuali yang sangat mendesak. Anggaran diutamakan dulu membayar TPP, insentif maupun dana desa.

“Kita berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Harapan saya, tidak ada lagi yang terlambat,” timpalnya.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Kotim sedang berupaya mengembalikan APBD ke kondisi riil sebagaimana seharusnya pendapatan dan belanja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait