Kotabaru, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Ketua, Wakil Ketua dan Komisi I DPRD terus berupaya dalam mempercepat layanan akses internet bagi masyarakat Kotabaru, dengan melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan pengajuan usulan proposal Pengoptimalisasi Pemenuhan Jaringan Internet Untuk Layanan Publik ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kementrian Komunikasi dan Informatika RI di Gedung Menara Merdeka, Kamis (15/6/2023) kemarin.
Kedatangan mereka ini untuk merealisasikan program kerja DPRD Kabupaten Kotabaru tahun 2023, dalam melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan ini juga merupakan bukti semakin seriusnya, Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama Legislatif dalam mendukung sarana dan prasarana infrastruktur akses telekomunikasi dan informatika untuk masyarakat Bumi Saijaan.
Pengajuan usulan proposal ini langsung dibawa oleh Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis bersama Wakil Ketua, Komisi I serta Plt Dinas Komunikasi dan Informatika Kotabaru.
Kunjungan ini bermaksud untuk mengajukan proposal usulan dalam mengoptimalisasikan pemenuhan jaringan internet untuk layanan publik, dan masih adanya jaringan blank spot di wilayah Kabupaten Kotabaru, terutama di daerah Kecamatan-kecamatan yang terpisah dengan pulau.
Dikesempatan itu Nanang Fakhturahman Perwakilan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi mengatakan, sangat
menyambut baik kedatangan rombongan DPRD dan Diskominfo Kotabaru.
“Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo memikul tanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah Indonesia,” tutur Perwakilan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.
“Bakti Kominfo mempunyai 6 program utama diantaranya, pembangunan BTS di Daerah 3T dan pembangunan ekosistem digital,” terannya pula.
Dan perlu diketahui, Bakti Kominfo mempunyai visi untuk menjembatani kesenjangan digital di Indonesia dapat dijalankan dengan melibatkan BUMDesa, sebagaimana dilaksanakan BUMDesa Pancamandala, sehingga terjadi kemandirian dan keberlanjutan dalam pemanfaatan Telekomunikasi dan Informasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” demikian tambahnya.
Senada dengan itu Plt Dinas Komunikasi dan Informatika Kotabaru Gusti Abdul Wakhid juga menjelaskan, bahwa daerah Kabupaten Kotabaru merupakan daerah terluas yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari pulau-pulau terpisah, sehingga masih adanya pelayanan publik yang terhambat dikarenakan masih adanya jaringan blank spot dan sinyal lemah sehingga perlunya penambahan perbaikan jaringan mengingat Kabupaten Kotabaru merupakan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru nantinya.
“Saya juga mengucapkan terima kasih atas inisiasi anggota DPRD Kotabaru dalam bersama-sama mengusulkan beberapa jaringan seluler yang masih banyak blank spot di Kotabaru, sehingga pelayanan publik ada yang masih tertunda maupun terhambat, karena di daerah Kabupaten Kotabaru banyak memiliki pulau yang terpisah-pisah, berbeda dengan Kabupaten lain yang pulaunya hampir berdampingan dengan Kecamatannya seperti pulau 9 yang ada di Kotabaru kita menuju pulau tersebut harus memakan waktu beberapa jam untuk sampai ke pulau tersebut,” ungkap Bang Wakhid sebutan Plt Dinas Diskominfo ini.
Bersama dengan itu Rombongan dari Anggota DPR Kotabaru yang hadir juga berharap dari pertemuan dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kementrian Komunikasi dan Informatika RI dapat menerima usulan yang sudah disampaikan
dalam mengoptimalkan jaringan internet.
“Diharapkan dari pertemuan ini mudah-mudahan usulan kita ini masuk untuk memperbaiki jaringan yang ada di Kabupaten Kotabaru,” tandasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
