Paringin,kalselpos.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Balangan mengelar sidang paripurna dengan agenda pertanggung jawaban APBD Tahun ,Anggaran 2021.
Kegiatan dilaksanakan diruang rapat utama Sekretariat DPRD Balangan Selasa (12/7) ini dipimpin Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan didampingi Wakil Ketua1 Muhammad Ifdali dan Wakil Ketua 2Hanil Tamjid.
Pada kesempatan ini juru bicara fraksi – fraksi DPRD Balangan Rusdin menyampaikan pemandangan umum Fraksi – Fraksi DPRD Balangan tentang pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2021yang akan disampaikan oleh Bupati Balangan ,H.Abdul Hadi.
Disampaikannya, fraksi – Fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal pendapatan yang selalu mengalami peningkatan melebihi target yang telah ditentukan .
Diutarakannya, fraksi – Fraksi DPRD Balangan juga berharab kepada Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai bentuk keterbukaan pertama untuk mempercayakan penuh kepada para pejabat teknis yang melaksanakan kegiatan terkait SKPD dan tidak ada intervensi.
“Kami juga minta untuk selalu melakukan koordinasi baik internal atau lembaga atau Instansi sekaligus sebagai bentuk monitoring,” ujarnya.
Selanjutnya, besarnya silpa Tahun 2021 yang akan menjadi perubahan 2022 diharabkan kepada semua SKPD dapat lebih cepat dan efektif kegiatan Pemerintah daerah terutama terhadap hadap pengelolaan keuangan .
“Kami juga memberikan catatan khusus terutama banyaknya Silpa untuk operasional belanja pegawai dan kurang maksimalnya realisasi anggaran terutama bidang infrastruktur,” katanya.
Selain itu juga menurutnya adanya proyek tender yang pengerjaannya hanya beberapa persen dari anggaran ,bahkan sampai terjadi putus kontrak .
Sementara itu Bupati Balangan ,H.Abdul Hadi ,dalam kesempatan ini memberikan jawaban atau tanggapan Pemerintah Kabupaten Balangan.
H Abdul Hadi engatakan, pada Tahun 2021 adanya pengurangan DPH berbanding lurus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dari sektor pertambangan.
Selain itu adanya pemotongan aggaran 8 persen untuk pembiayaan covid 19 tentunya mempengaruhi APBD Tahun 2021.
“Selain itu juga ada perampingan SKPD dari 33 menjadi 22 juga mengurangi DPH .sehingga kita pokos pada program RPJMD yang telah dijabarkan disetiap SKPD,” katanya.
H.Abdul Hadi juga menambahkan adanya proyek jalan yang tidak selesai bahkan telah dilakukan pemutusan kontrak kerja.
Hal ini menurutnya Pemerintah Kabupaten Balangan ,sebelum melakukan pemutusan kontrak terlebih dahulu pihaknya berikan waktu untuk melakukan perbaikan.
“Saya sudah mengingatkan bagian ULP untuk berhati – hati melaksanakan proses tender dan tidak memberikan kesempatan bagi perusahaan yang tidak bonafide yang berani melakukan penawaran lebih tinggi dari peserta lainnya.dan selalu melakukan konsultasi dengan BPK Provinsi,sehingga kita tidak mendapat masalah yang berarti,” bebernya.
H.Abdul Hadi,menjelaskan mengenai Silpa pihaknya melakukan pengeropingan SKPD ditengah jalan sehingga tidak bisa melakukan belanja daerah ,sehingga hal mempengaruhi kegiatan Pemerintah Kabupaten Balangan .N
Namun demikian tidak mempengaruhi WTP Ke-.9 yang kita peroleh menempati Nomor 2( dua) dari 13 Kabupaten – Kota.
H.Abdul Hadi,memaparkan tentang IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang meliputi bidang kesehatan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.l cukup mengalami peningkatan.
“Kita akan selalu melakukan evaluasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan,”pungkasnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
