Berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu satu data Indonesia, Husari menjelaskan tujuan untuk mengatur tata kelola data pemerintah dalam rangka untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Tentunya, untuk mencapai satu data Hulu Sungai Utara, perlu adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintah sesuai dengan tupoksi pekerjaaan yang diamanatkan dalam Perpres tersebut.
Husairi berharap, percepatan penyelenggaraan satu data ini menjadi kunci dalam pembangunan daerah, guna menyelesaikan isu-isu strategis di HSU.
“Harapan kami, setelah acara ini, akan ada tindak lanjut kegiatan setelah dibentuknya (SK) satu data HSU. Data itu pun juga harus bisa diakses, jangan hanya kerana ego masing-masing SKPD, tidak mau memberikan data itu, padahal data itu sangat dibutuhkan,” tutupnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
