“Sebagai contoh misalkan dengan kondisi saat ini, pengusaha tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit, harga CPO kan lagi naik-naiknya,” jelasnya.
Menurut Roby, harusnya ada ruang buat teman-teman bisa berunding, yang jelas tidak berdampak terkait keuntungan perusahaan, dan Kabupaten Kotabaru sangat jelas dirugikan akibat kebijakan pusat tersebut.
“Mengingat, sebanyak 50 ribu buruh yang ada di daerah kita ada yang di sektor pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut akibat dari kebijakan pusat yang mengamputasi kebijakan daerah,” jelasnya.
Sementara, untuk SDA yang di keruk dan pajak serta perijinan semua ada di pusat, daerah tinggal mendapat forsi bagi hasil yang tidak setimpal.
“Yang jelas dengan kondisi itu tentu kita kesulitan untuk bisa bergerak dalam membangun daerah kita,” tandasnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
