“Kita menyadari banyak dana transfer pusat yang terpotong masuk ke daerah. Sehingga kita harus menggenjot penerimaan asli daerah demi berjalannya program-program pemerintah yang banyak belum terlaksana,” jelasnya.
Sementara itu, Wabup Batola Rahmadian Noor menyadari, banyaknya program yang belum terlaksana akibat adanya pengalihan anggaran demi penanganan Covid-19.
Penerimaan daerah sedikit sementara belanja daerah cukup besar yang salah satunya adalah TPP pegawai yang mencapai Rp103 miliar.
Untuk itu, ia mengharapkan setiap kepala SKPD bisa lebih menggenjot penerimaan daerah agar program pemerintah dapat berjalan dengan tidak mengorbankan tunjangan para ASN.
Menanggapi rendahnya penerimaan pajak dan retribusi pada DLH, Kadis LH Fahriana menyampaikan dipicu oleh belum adanya peraturan incinerator.
“Kita masih memperjuangkan dasar hukum pemanfaatan incinerator ini. Diharapkan tahun depan sudah bisa menarik retribusi,” ucapnya sembari mengharapkan incinerator yang berlokasi di Kecamatan Anjir Muara akan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
