“Oleh karenanya, semisal masyarakat kita ada yang ingin mendapatkan pelayanan. Maka semua pihak harus di dorong agar bisa bekerjasama baik di level desa, TKSK untuk meneruskan kepada operator di Dinsos agar setiap bulan validasi bisa dilakukan,” tambahnya kemudian.
Menjadi harapannya dalam pertemuan tersebut, pihak Dinsos dapat memiliki server sendiri yang jelas Ketua DPRD dan semua anggota DPRD Kotabaru bersepakat jika APBD murni 2022 tidak masuk maka pada anggaran perubahan diupayakan untuk dimasukkan.
“Dalam 2 bulan ke depan Dinsos Kotabaru akan kedatangan 5 orang mahasiswa dari berbagai universitas yang langsung diutus dari Kemensos RI guna ikut mendata, memvalidasi dan mengkaji permasalahan dari carut marut DTKS di kabupaten kita,” tutupnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
