Batulicin, kalselpos.com – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Sutarto melakukan rapat koordinasi (Rakor) penanganan Covid-19 bersama Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui virtual.
Rakor yang dipandu Penjabat (Pj) Gubernur Kalsel Safrizal ZA itu digelar Gedung Idham Khalid Banjarbaru, Jumat (20/08/2021) terhubung ke ruang DLR perkantoran Bupati Tanbu.
Dihadapan Menko, Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) dr. H. Zairullah Azhar melaporkan persoalan penanganan Covid-19 di daerahnya.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sudah melakukan langkah strategis dalam hal penanganan Covid. Mulai pendirian posko ditiap desa, sosialisasi hingga menyiapkan rumah sakit darurat,” paparnya.
Kemudian Bupati Tanbu menyampaikan prihal yang menurutnya sangat penting kepada Menko Perekonomian maupun pada pihak pemerintah pusat, yakni kurangnya ketersediaan vaksin.
Dilaporkannya bahwa, pelaksanaan vaksinasi di Tanah Bumbu pada dosis pertama sekitar 11,7 persen. Sedangkan Dosis kedua 7,2 persen dan dosis ketiga baru 0,01 persen.
Sehingga menurutnya sebagaimana yang pernah diusulkan kepada Pj. Gubernur agar adanya penambahan vaksin untuk Kabupaten Tanbu.
Mengingat antusiasnya warga ketempat dilaksanakannya vaksinasi. Bahkan kesana kemari untuk diminta segera di vaksin. Namun kenyataan saat ini Pemerintah Daerah mengalami persoalan keterbatasan yang harus dicarikan jalan keluarnya.
“Sebagaimana kita dengar bahwa bakal ada tambahan vaksin sebanyak 70 juta dan semoga ini bisa terbagi, kerena harapan kami supaya ada keseimbangan, bukan hanya di pulau Jawa tapi di luar pulau Jawa khususnya seperti Kalsel,” pintanya.
Menurutnya vaksinasi ini sejatinya harus dilakukan maksimal, sehingga seimbang dengan kegiatan yang telah dilakukan yang sifatnya dari hulu dan berkaitan dengan P3M maupun 5M.
Oleh sebab itu Bupati Tanbu mengusul kepada pihak pusat semoga pembagian vaksin ini bisa secepatnya, sehingga langkah strategis yang dilakukan selama ini bisa seimbang dan lebih sinergis.
“Bahkan jadi catatan khusus kalau misalnya pemerintah pusat secara nasional memang belum bisa melakukan penganggaran secara maksimal, kita usul agar daerah-daerah diberikan kelonggaran untuk pembelian vaksin, tapi tentu mendapatkan payung hukum agar pelaksanaan itu bisa mendapatkan legalitas,” jelasnya.
Selaku dokter tambahnya dia merasa miris segala yang dilakukan gerakan pencegahan seperti 5M, penyuluhan masker dan cuci tangan, Tapi vaksin tidak ada,” tutupnya.
Sebagaimana respon Menko Perekonomian terkait fakta di lapangan prihal animo warga minta divaksin itu sudah dilaporkan kepada Presiden.
“Saya melaporkan kepada presiden masyarakat begitu antusias bahkan ada yang hingga pulang namun vaksinnya sudah habis. Presiden pun menjawab bahwa semua punya persoalan yang sama di tiap daerah,” ujarnya.
Persoalan mendasar, pemenuhan vaksin itu tak seperti membeli pisang goreng. Jadi ini harus pesan sesuai jadwal, “Ini baru pesanan minggu ke empat jadi sesuai dengan vaksin datang kita langsung bagikan,” ucapnya.
Saat ini pemerintah sudah membeli vaksin sampai akhir tahun dengan jumlah 428 juta, dari jumlah itu baru yang 90 juta yang bisa divaksinasi di semester satu dan semester dua. Selanjutnya pemerintah pusat sudah membuat program.
“Semoga ini tetap sesuai schedule dan pembagian vaksin di Kalsel bisa sesuai harapan masyarakat dan kepala daerahnya,” pungkasnya.
Sementara rakor virtual bersama Menko Perekonomian dan Pj Gubernur Kalsel ini Bupatu Tanbu didampingi Kajari Tanbu dan Kapolres Tanbu.
