Banjarmasin, kalselpos.com– Kabar kurang bagus menyeruak dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin.
Ratusan dosen yang mengajar di kampus tersebut teriak karena gaji mereka dipotong oleh pihak rektorat sebesar 15 persen per bulan untuk membantu penanganan Covid -19.
Pemotongan berlangsung sejak tahun 2020 sampai saat ini. Masalahnya menyeruak karena pemotongan dilakukan secara sepihak tanpa melalui musyawarah yang melibatkan para dosen dan hanya diputuskan melalui keputusan dekan.
“Pemotongan uang gaji hanya keputusan dekan bukan dosen. Kami tidak pernah menyatakan bersedia. Ini zalim bahkan haram dalam Islam,” ujar Dr. Jarkawi, M.Pd,. salah satu dosen yang mengar di FKIP Uniska, membuncahkan rasa keberatannya kepada kalselpos.com, Rabu (16/6/2021).
Dibeberkannya, waktu rapat dengan agenda penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU), hal tersebut sudah disampaikan di forum agar pemotongan gaji segera dihapus, namun tidak disetujui para dekan.
“Ini keringat mereka mengajar. Seharusnya rektorat membagi surat pernyataan dulu sebelum memutuskan. Kapan pemotongan ini akan berakhir. Tentu ini sangat memberatkan bagi dosen yang hanya mengajar dua atau tiga mata kuliah saja. Potongan 15 persen itu bisa untuk bayar pulsa PLN,” gumamnya.
Yang bikin Jarkawi dan rekannya sesama dosen bingung dan tak habis pikir, disaat pandemi Covid-19 yang belum juga melandai, rektor dan para dekan justru mengadakan rapat di hotel berbintang.
“Apakah Uniska tidak ada ruang rapat, ini problem,” sebutnya.
Fakta lainnya diungkapkan Jarkawi, selain rapat di hotel, Rektor Uniska juga membeli mobil baru. Padahal, papar Jarkawi lagi, kondisi mobil lama masih bagus.
“Kondisi begini masa dia (rektor) menggunakan keuangan secara tidak efektif. Kalau rusak (mobil) silahkan, ini mobil masih bagus. Katanya membantu Covid, tapi berfoya-foya,” sungutnya.
Hal senada juga disampaikan Riadul Muttakin, salah satu dosen senior di kampus tersebut.
Menurutnya, dia sangat terkejut tiba-tiba gaji dipotong begitu saja tanpa legalitas yang jelas.
“Apakah itu sudah dilegalisasikan oleh senat atau tidak, atau hanya keputusan pejabat (rektorat) yang mengambil kebijakan. Kami dizalimi, ini masalah perut, jadi kita pertanyakan,” ujarnya.
kalselpos.com mencoba melakukan konfirmasi tentang hal tersebut kepada Rektor Uniska, Prof. Abdul Malik, SPT,. MSi,. Ph.D. Namun sayangnya sang rektor tidak berada di kampus.
“Bapak sedang rapat,” ujar stafnya singkat.
