Jakarta, kalselpos.com
– Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalsel yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menekankan pentingnya kewajiban pelaporan program CSR oleh perusahaan.
Wakil Ketua Pansus Ranperda TJSLP, Firman Yusi mengatakan, kewajiban pelaporan tersebut diperlukan agar program tanggung jawab sosial perusahaan dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya usai melakukan konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (9/4/2026).
Menurut Firman, laporan pelaksanaan CSR akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk memetakan kontribusi dunia usaha terhadap berbagai sektor pembangunan.
“Pelaporan TJSL akan membantu pemerintah daerah menyelaraskan program perusahaan dengan prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan UMKM, hingga pengentasan kemiskinan,” katanya.
Ia menambahkan, integrasi program CSR dengan sistem perencanaan pembangunan merupakan praktik yang kini semakin didorong di tingkat nasional.
Dengan adanya sinkronisasi tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta diharapkan dapat semakin kuat dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, kewajiban pelaporan juga dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program CSR perusahaan.
Firman menegaskan, Raperda TJSLP tidak hanya mengatur kewajiban perusahaan, tetapi juga membangun ekosistem kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat demi kesejahteraan Kalimantan Selatan.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
