Rantau, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Tapin mulai merumuskan arah pembangunan 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati Tapin, Senin, 30 Maret 2026.
Bupati Tapin H Yamani membuka forum tersebut dengan menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan.
Tema yang diusung tahun depan adalah penguatan kelembagaan menuju aparatur yang profesional, regulasi yang efektif, kinerja yang akuntabel, serta percepatan digitalisasi layanan publik.
Menurut Yamani, Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. “Forum ini menghimpun aspirasi sekaligus menentukan prioritas pembangunan yang realistis dan terukur,” ujarnya.
Ia menargetkan delapan indikator utama pembangunan dapat terdorong secara simultan, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga reformasi birokrasi. Di saat yang sama, pemerintah daerah diminta tidak bergantung pada APBD semata.
“Pendanaan harus diperluas melalui APBN, dukungan provinsi, dana alokasi khusus, hingga kemitraan dengan pihak ketiga,” kata Yamani.
Kepala Bappelitbang Tapin, Meidy Harris Prayoga, menyebut Musrenbang menjadi tahap krusial dalam penyusunan RKPD karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebanyak 205 peserta hadir, mulai dari unsur pemerintah, DPRD, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
“Tujuannya menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus menyerap masukan atas rancangan RKPD 2027,” kata Meidy.
Ia menambahkan, forum ini juga memaparkan capaian indikator makro daerah dan daftar usulan program lintas kewenangan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan provinsi.
Sejumlah isu mengemuka dalam pembahasan, terutama kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, penguatan daya saing daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan yang lebih inovatif.
Hasil Musrenbang akan dirumuskan dalam berita acara untuk menjadi dasar penyempurnaan dokumen RKPD 2027.
Pemerintah daerah menargetkan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus mempercepat terwujudnya Tapin yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
