Martapura, Kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Banjar memastikan penanganan penurunan pondasi Jembatan Aramco di Kecamatan Pengaron terus berjalan dan kini memasuki tahap finalisasi perencanaan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP).
Berdasarkan hasil pemeriksaan tim teknis, pondasi jembatan mengalami penurunan sekitar 20 sentimeter akibat gerusan arus sungai saat banjir awal tahun 2026. Meski demikian, struktur utama jembatan berbahan baja dilaporkan masih dalam kondisi utuh.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Jimmy, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini menunggu pemaparan hasil perencanaan dari konsultan sebagai dasar pelaksanaan penanganan fisik.
“Insya Allah Senin (16/3) konsultan akan melakukan ekspose. Hasil itu menjadi dasar penanganan di lapangan,” ujarnya, Minggu (15/3).
Sejak awal teridentifikasi, pemerintah daerah telah melakukan langkah antisipatif, mulai dari kajian teknis lapangan, penyelidikan kondisi tanah, hingga pemasangan rambu peringatan dan pengaman di sekitar jembatan guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, Pemkab Banjar juga memantau titik longsor di ruas Jalan Pengaron–Kertak Empat yang berada tidak jauh dari lokasi jembatan, agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh pada kawasan tersebut.
Dari hasil asesmen sementara, kebutuhan anggaran untuk perbaikan pondasi jembatan diperkirakan mencapai Rp4 hingga Rp5 miliar. Namun, pekerjaan fisik direncanakan baru akan diusulkan dalam program pembangunan daerah melalui APBD Tahun 2027.
Sementara itu, Plt Camat Pengaron Heryanto mengatakan pihaknya bersama pemerintah desa tengah mengkaji penggunaan jalur alternatif melalui jalan desa di wilayah Kertak Empat.
Jalur tersebut dipertimbangkan sebagai akses tambahan, meski masih memerlukan koordinasi lebih lanjut terkait daya dukung infrastruktur.
“Rambu sudah dipasang, dan untuk angkutan berat sudah dialihkan melalui jalan Desa Kertak Empat,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Banjar mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan tersebut serta mematuhi rambu yang telah dipasang.
Pembatasan muatan kendaraan, khususnya angkutan berat, diharapkan dapat meminimalisir risiko terhadap kondisi jembatan.
Pemkab juga menegaskan bahwa setiap penanganan infrastruktur dilakukan berdasarkan kajian teknis yang matang guna menjamin keamanan jangka panjang bagi masyarakat.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
