Kandangan, kalselpos.com–
Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Syafrudin Noor, membuka kegiatan observasi calon percontohan kabupaten atau kota antikorupsi, di Pendopo Bupati HSS, Selasa (10/3/2026).
Bupati HSS, Syafrudin Noor, mengatakan Kabupaten HSS merupakan salah satu dari enam kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih sebagai calon percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi tahun 2026.
“Observasi ini menjadi bagian penting proses penilaian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia(RI),” ujar Bupati Syafrudin.
Bupati Syafrudin Noor menegaskan, Pemkab HSS komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya antikorupsi.
Menurut Bupati, pembangunan budaya antikorupsi dilakukan melalui enam elemen utama, yaitu tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, peran serta masyarakat, serta penguatan kearifan lokal.
“Alhamdulillah, sejumlah capaian indikator kinerja Pemkab HSS, pada tahun 2025 yang menunjukkan hasil positif,” ujar Bupati Syafrudin.
Diantaranya skor MCSP (IPKD) mencapai nilai 90 dengan capaian Area APIP sebesar 93,52 yang merupakan tertinggi di Kalsel, dan menempati peringkat ke-4 secara nasional.
Selain itu, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) mencapai 78,20, SAKIP meraih predikat A (Memuaskan), serta Indeks SPBE sebesar 4,31 dengan predikat Memuaskan.
“Pemkab HSS juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, sebanyak 12 kali berturut-turut,” ujar Bupati Syafrudin.
Dalam kegiatan observasi tersebut, dilaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang ditandai dengan penandatanganan piagam pencanangan oleh sejumlah kepala perangkat daerah.
Kegiatan dihadiri Wabup HSS, Suriani, Tim Observasi dari KPK RI, yaitu Ariz Dedy Arham selaku Ketua Tim Kabupaten/Kota Antikorupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Desi Arvati Sulastri dan Lidia Vega Randongkir selaku Analis Tindak Pidana Korupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
