Kandangan, kalselpos.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan observasi percontohan kabupaten antikorupsi dan evaluasi kinerja kepala daerah (KDH), di Aula Rakat Mufakat, Senin (9/3/2026).
Inspektur Daerah Kabupaten HSS Kiki Rahmawaty, mengatakan rakor merupakan tindak lanjut dari pertemuan daring bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait sosialisasi Kepmendagri Nomor 700.1.1.4-180 tahun 2026.
Saat ini, kata Kiki, Kabupaten HSS tengah bersiap menghadapi observasi sebagai calon daerah percontohan antikorupsi.
Ia mengungkapkan, penilaian akan difokuskan pada lima dinas strategis yang menjadi garda terdepan pelayanan publik, yakni Dinas Kesehatan (RSUD), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) melalui Mall Pelayanan Publik dan Dinas Kominfo SP.
Sementara itu, Wabup HSS Suriani, menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Wabup minta seluruh OPD menyelaraskan program kerja dengan Astacita Presiden, khususnya program yang masuk dalam strategi nasional.
“Kita harus mampu lebih mandiri dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, agar tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat,” ujar Wabup Suriani.
Menurutnya, sejumlah sektor memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti parkir, pariwisata, penyewaan gedung, pengelolaan cottage wisata, fasilitas olahraga hingga layanan rumah sakit.
“Jaga integritas dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten HSS,” ujar Wabup Suriani.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
