Paringin,kalselpos.com – P?+emerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2026 di Aula Benteng Tundakan, Sekretariat Daerah Balangan, Kamis (5/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Balangan H Akhmad Fauzi, unsur Forkopimda, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, serta sejumlah perwakilan perusahaan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Akhmad Fauzi menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga harus disertai pembinaan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi.
“Tujuannya agar masyarakat kita tidak ada lagi yang berada dalam kondisi miskin dan bisa hidup lebih sejahtera. Penurunan angka kemiskinan ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerahKabupaten Balangan ,” tuturnya
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Balangan, Rakhmadi Yusni, menjelaskan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyelaraskan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun pihak perusahaan.
“Jadi kami kumpulkan semua SKPD yang memiliki program langsung terkait penanggulangan kemiskinan untuk menyamakan persepsi bagaimana langkah ke depan,” katanya.
Rahmadi Yusni, memaparkan, berdasarkan data periode 2021 hingga 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Balangan menunjukkan tren penurunan, dari 6,07 persen menjadi 4,64 persen.
“Balangan berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 1,43 poin atau rata-rata 0,36 per tahun. Ini menunjukkan tren yang positif dan konsisten. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain, penurunan kemiskinan kita lebih lambat,” jelas Rakhmadi.
Menanggapi hal tersebut, Plt.Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balangan, Hj Ernawati, menekankan pentingnya integrasi program melalui satu basis data, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Jadi akan kita rapikan di tahun 2026 ini, mudah-mudahan dengan satu data itu, tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran,” Sehingga apa yang menjadi target kita bisa tercapai.
Erna juga meminta pemerintah desa untuk turut melakukan validasi data kemiskinan di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi bersama SKPD terkait. “Karena kepala desa yang tahu secara pasti warganya itu masuk dalam kategori miskin atau tidak, dan tentunya didampingi dengan stakeholder terkait,” tutupnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
