BANJARMASIN, Kalselpos.com – Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin yang kembali mengaktifkan hampir 2.000 kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin melalui Komisi IV. Program tersebut dijadwalkan mulai berlaku kembali pada 1 Maret 2026.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat yang memenuhi syarat tetap memperoleh akses terhadap layanan jaminan kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Neli Listriani, menyampaikan bahwa masyarakat yang merasa memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan diharapkan dapat segera memanfaatkan kebijakan tersebut.
Ia juga mengimbau warga untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banjarmasin guna memastikan kelayakan mereka sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Menurut Neli, proses pengaktifan kembali kepesertaan dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Warga yang terdaftar dalam kategori desil kesejahteraan berdasarkan data dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial akan diproses lebih lanjut bersama Dinas Kesehatan untuk pengaktifan kembali status BPJS mereka.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Tanpa partisipasi aktif warga, pemerintah akan kesulitan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.
“Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk proaktif melakukan pengecekan dan pembaruan data di Dinas Sosial,” imbaunya.
Hal ini dianggap penting karena kondisi ekonomi seseorang dapat berubah sewaktu-waktu.
“Status kesejahteraan masyarakat bisa berubah. Jika merasa memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, silakan segera melapor dan memperbarui data,” pesannya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
