Amuntai, kalselpos.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor).
Rakor itu membahas pengendalian banjir di Kawasan Banua Enam, Rabu (25/2/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Kalsel tersebut, dihadiri kepala SKPD terkait di Banua Enam, termasuk Kabupaten HSU yang dihadiri Kadis PUPR Amos Silitonga dan Kepala Bappelitbang HSU.
Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti menjelaskan, forum digelar sebagai tindak lanjut dari Rakor pengendalian banjir yang telah dilaksanakan di HSU.
Menurutnya dalam pengendalian banjir tidak dapat dilakukan masing-masing kabupaten, diperlukan sinergi lintas wilayah.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi lintas wilayah dan lintas sektor,” ucapnya.
Dalam upaya pengendalian banjir tentunya tidak hanya bergantung pada perencanaan teknis dan pelaksanaan di lapangan, tetapi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang memadai.
Tri Astusti meminta, kepada seluruh pemerintah daerah di di Banua Enam agar memastikan program penanganan banjir masuk dalam Anggaran Perubahan Tahun 2026, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Semua harus komitmen, apabila provinsi menganggarkan, kabupaten juga wajib menganggarkan,” cetusnya.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kalsel Anisa, mengatakan pada Rakor ini Kabupaten HSU mendapat perhatian khusus terutama pada program normalisasi Sungai Negara, Sungai Danau Panggang, dan Sungai Tabalong.
Tak hanya itu, program sodetan menjadi salah satu langkah strategis yang telah mendapat arahan langsung dari Gubernur Kalsel.
“Jadi seluruh pihak diminta memastikan proses perencanaan hingga pelaksanaan berjalan sesuai tahapan dan kewenangan,” kata dia.
Sedangkan, pada rapat juga ditegaskan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III bertindak sebagai koordinator teknis sekaligus pelaksana utama proyek fisik strategis di wilayah Sungai Barito.
Kemudian, pemerintah provinsi dan kabupatendi Banua Enam berperan dalam mendukung perencanaan teknis, normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, pembebasan lahan, serta pemulihan lingkungan.
“Melalui kolaborasi ini diharapkan penanganan banjir di kawasan Banua Anam dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi,” pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
