Banjarmasin, kalselpos.com — Pemerhati kebijakan publik, Dr Akhmad Murjani mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam setiap kebijakan pengadaan barang dan jasa agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi polemik rencana pengadaan kamera mirrorless oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dengan total anggaran sekitar Rp132,6 juta dari APBD 2026.
Dua unit kamera beresolusi tinggi tersebut direncanakan untuk kebutuhan dokumentasi dan produksi konten publikasi kegiatan pemerintahan.
Namun, rencana itu menuai sorotan karena dinilai belum mendesak di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah. Wali Kota Muhammad Yamin HR menyatakan pengadaan akan dievaluasi dan dapat dipending jika belum berjalan.
Murjani menegaskan, banyaknya paket pengadaan memang meningkatkan risiko temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan jika perencanaan tidak matang dan urgensi lemah. Ia menjelaskan, aspek efisiensi, efektivitas, dan kewajaran menjadi indikator utama pemeriksaan.
Selain kamera, pengadaan mobil listrik sekitar Rp5 miliar untuk kendaraan dinas juga menuai perhatian. Sebanyak 21 unit mobil listrik merek BYD diproyeksikan menunjang operasional kepala SKPD dan camat. Pemerintah menilai kebijakan itu hemat biaya jangka panjang, tetapi kritik muncul karena dinilai belum tepat waktunya.
Murjani juga mengingatkan potensi pengawasan aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi bila ditemukan penyimpangan serius.
Ia menilai prioritas pelayanan dasar masyarakat, seperti pendataan penerima JKN, seharusnya tetap diutamakan.
Sementara itu, mobil dinas lama pemko dilaporkan masih tersimpan di UPT Dinas Perhubungan Basirih, namun status pemanfaatannya belum jelas.
“Kami sekadar mengingatkan, jangan sampai kebijakan ini menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
