Rantau, kalselpos.com — Dalam Rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah berlangsung di Mini Ballroom Blue Diamond, Hotel Grand Qin, Jumat (13/2/2026).
Forum ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dibuka secara langsung oleh Bupati Tapin H Yamani.
Sebelum membuka, Bupati H Yamani menegaskan bahwa forum lintas perangkat daerah memiliki peran strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan terencana, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi wadah penting untuk menyatukan persepsi dan langkah seluruh perangkat daerah agar pembangunan tahun 2027 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Yamani.
Bupati menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin 2025–2029. Dokumen RKPD 2027 yang dihasilkan dari proses perencanaan ini akan menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Tapin.
“Konsistensi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus terus kita jaga agar visi dan misi daerah dapat terwujud secara efektif,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Yamani juga memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapin dalam satu tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,98 dengan kategori tinggi, tingkat kemiskinan turun menjadi 2,91 persen, pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2025 sebesar 4,26 persen, serta rasio gini berada di angka 0,236.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Kabupaten Tapin kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut. Akuntabilitas kinerja memperoleh predikat BB dengan nilai 74,24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,95 atau kategori sangat baik, sementara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada nilai 3,53 dengan kategori terdefinisi baik.
Pada sektor pelayanan publik, Kabupaten Tapin meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Madya, predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi pada layanan administrasi kependudukan, serta dinobatkan sebagai kabupaten sangat inovatif. Selain itu, Tapin juga mencatatkan kinerja baik dalam penurunan stunting dan menerima Mandaya Award sebagai daerah terbaik dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat,” tegas Yamani.
Bupati Yamani juga menyampaikan pesan hasil Rapat Koordinasi Nasional Pusat dan Daerah awal Februari 2026 yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program strategis nasional.
“Saya menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar proaktif menjalin koordinasi dengan kementerian, pemerintah provinsi, serta dunia usaha, sekaligus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Melalui forum ini, diharapkan terumuskan arah kebijakan dan skala prioritas pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2027 yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir di forum tersebut Wakil Bupati Tapin H Juanda, Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah, Ketua TP PKK Tapin Hj Faridah Yamani, Ketua BAZNAS Tapin Noorifansyah, Staf Khusus Bupati Tapin Murjani, Tenaga Ahli Bupati M Fadly serta para Kepala SOPD Lingkup Tapin.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
