Banjarbaru, kalselpos.com – Anggota DPRD Kalimantan Selatan mengusulkan langkah perlindungan konkret bagi pelaku usaha perikanan guna mengantisipasi dampak perubahan iklim yang kian nyata. Usulan tersebut berupa Asuransi Usaha Perikanan Budidaya serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan tangkap tradisional dan kecil.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, SP, dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Tahun 2027 yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel di Fave Hotel Banjarbaru, Kamis (5/2/2026).
Firman Yusi menilai, perubahan iklim menjadi salah satu faktor meningkatnya frekuensi banjir dan cuaca ekstrem di Kalsel. Kondisi tersebut berdampak langsung pada sektor perikanan, mulai dari rusaknya infrastruktur, menurunnya kualitas air, hingga kematian massal ikan seperti yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala.
“Dampak perubahan iklim ini berulang dan nyata. Pembudidaya dan nelayan tidak bisa terus-menerus menanggung kerugian tanpa perlindungan,” ujarnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel untuk memprogramkan atau mensubsidi premi asuransi bagi pembudidaya ikan di keramba, kolam, maupun tambak. Selain itu, nelayan tangkap juga perlu difasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar memiliki jaminan saat mengalami kecelakaan kerja, tidak bisa melaut akibat cuaca buruk, hingga perlindungan hari tua dan kematian.
Selain aspek perlindungan, Firman juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan nelayan melalui pelatihan dan pendampingan usaha alternatif. Ia berharap usulan tersebut dapat dibahas serius dalam perencanaan anggaran guna memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir Kalsel.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
