– Pengamat: “Jangan Anggap Olahraga Satu-satunya Prioritas”
BANJARMASIN, Kalselpos.com – Di tengah kondisi keuangan daerah yang kian mengetat akibat kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sikap Ketua KONI Banjarmasin, Hermansyah, justru memicu gelombang kritik. Saat Pemerintah Kota Banjarmasin sedang “mengencangkan ikat pinggang” imbas berkurangnya transfer pusat,
Hermansyah tetap bersikukuh menuntut bonus atlet berprestasi minimal Rp25 juta.
Sikap ngotot tersebut dinilai kontras dengan realitas fiskal daerah. Pemko Banjarmasin sebelumnya telah menegaskan bahwa bonus atlet tetap diberikan, namun besarannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang kini terbatas.
“Bonus Rp25 juta itu kan dari beberapa tahun lalu tetap sama. Kalau sekarang justru dikurangi,” ujar Hermansyah, Sabtu (31/1/26) kemarin.
Ia mengklaim telah mengusulkan agar penurunan bonus tidak dilakukan terlalu jauh.
“Sebelumnya sudah kita sampaikan ke pemerintah daerah, minimal Rp25 juta atau Rp30 juta. Terkait efisiensi ini perlu ada komunikasi dan koordinasi,” tambahnya.
Tak berhenti di situ, Hermansyah bahkan melemparkan isu potensi kekecewaan atlet, jika bonus di Banjarmasin lebih kecil dibanding daerah lain.
“Jangan sampai perbedaan dengan daerah lain menimbulkan kekecewaan atlet,” katanya.
KONI Banjarmasin juga menyoroti kebijakan pembagian bonus yang kali ini dilakukan tanpa melibatkan organisasi olahraga tersebut. Menurutnya, langkah itu menjadi preseden buruk karena dianggap mengesampingkan peran KONI dalam sistem pembinaan atlet daerah.
Namun dari sisi regulasi, kebijakan Pemko Banjarmasin bukan tanpa payung hukum. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah dibebankan pada APBD, sehingga besaran bonus sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah, bukan tekanan pihak tertentu.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Drs. Abdurrahman, M.Si, menilai polemik ini sebagai gambaran benturan kepentingan di tengah situasi fiskal yang tidak ideal.
“Dalam kondisi APBD yang sedang tidak sehat, pemerintah daerah tidak bisa dipaksa menyamakan kebijakan dengan masa keuangan sedang kuat. Prioritas anggaran itu banyak, bukan hanya olahraga,” ujarnya, Senin (2/2) pagi.
Menurut Abdurrahman, seluruh pemangku kepentingan seharusnya menahan diri dan menunjukkan empati terhadap kondisi keuangan daerah.
“Ketika pemerintah melakukan penghematan, semua sektor harus ikut menyesuaikan. Jangan sampai muncul kesan satu sektor merasa paling penting, sementara sektor lain juga mengalami pemotongan anggaran,” tegasnya.
Ia juga menilai perbandingan bonus atlet antar daerah sebagai argumen yang lemah.
Struktur APBD, beban belanja, dan kapasitas fiskal tiap daerah berbeda. Tidak bisa dijadikan patokan.Di sinilah kedewasaan organisasi olahraga diuji,” katanya.
Lebih jauh, Abdurrahman mengingatkan bahwa sikap ngotot terhadap angka tertentu justru berpotensi mengaburkan esensi pembinaan atlet.
“Bonus memang penting, tapi jangan sampai pembinaan olahraga direduksi hanya menjadi soal nominal. Yang jauh lebih penting adalah kesinambungan pembinaan, sarana latihan, dan keberlanjutan prestasi atlet,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemko Banjarmasin memiliki tanggung jawab luas dalam mengelola APBD, mulai dari pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kebutuhan sosial masyarakat.
“Dalam kondisi fiskal terbatas, penyesuaian anggaran di berbagai sektor adalah hal yang wajar dan tidak terhindarkan,” tekannya.
Karena itu, Abdurrahman menilai pendekatan dialog yang konstruktif jauh lebih dibutuhkan dibanding tekanan terbuka kepada pemerintah daerah.
“Komunikasi penting, tetapi harus dibangun dengan semangat saling memahami, bukan memaksakan kehendak. Jika tidak, yang paling dirugikan justru atlet itu sendiri ketika hubungan kelembagaan menjadi tidak harmonis,” pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
