Tapin Evaluasi Pengarusutamaan Gender, Targetkan Kenaikan Predikat

Teks foto Bupati Tapin H Yamani membuka Advokasi dan Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digelar di Aula Bappelitbang Tapin.(ist)(kalselpos.com)

Rantau, kalselpos.com— Pemerintah Kabupaten Tapin mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Evaluasi dilakukan melalui Advokasi dan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PUG yang digelar di Aula Bappelitbang Tapin, Senin, (19/1/2026).

 

Bacaan Lainnya

Bupati Tapin H Yamani mengatakan, PUG merupakan strategi pembangunan yang bertujuan memastikan seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh manfaat yang setara dari kebijakan dan program pemerintah daerah.

 

“Pengarusutamaan gender bukan isu sektoral. Ini instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan,” kata Yamani.

 

Menurut dia, keberhasilan PUG tidak dapat dicapai oleh satu perangkat daerah saja. Diperlukan koordinasi lintas sektor, komitmen bersama, serta tindak lanjut konkret dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

 

Yamani menilai rapat koordinasi dan evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam penerapan PUG di Kabupaten Tapin.

 

Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan memandang PUG sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Hj Marsidah menyampaikan capaian PUG Tapin dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada predikat Madya. Pada 2021, skor PUG Tapin tercatat 689,74, sedangkan pada 2022 berada di angka 688,37.

 

“Melalui kegiatan advokasi dan evaluasi ini, kami berharap capaian PUG Tapin dapat meningkat, baik dari sisi skor maupun predikat,” ujar Marsidah.

 

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta diikuti jajaran perangkat daerah, camat, perwakilan dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat. Pemerintah daerah menargetkan pengarusutamaan gender semakin terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Tapin ke depan.

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait