Rantau, kalselpos.com — Pemerintah Kabupaten Tapin mulai menyaring arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD gabungan Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Utara. Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Camat Bungur, Selasa, 20 Januari 2026, itu dibuka Wakil Bupati Tapin H Juanda.
Dalam forum tersebut, Juanda menegaskan Musrenbang kecamatan menjadi pintu awal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Usulan pembangunan, kata dia, akan menjadi bahan seleksi sebelum ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Tapin 2027.
“Usulan dari kecamatan akan dihimpun dan dibahas bersama organisasi perangkat daerah, DPRD, hingga Musrenbang kabupaten dengan mempertimbangkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Juanda.
Ia menjelaskan, penyampaian aspirasi dilakukan melalui dua jalur, yakni Musrenbang kecamatan serta pokok-pokok pikiran anggota DPRD dari daerah pemilihan Bungur dan Tapin Utara. Seluruh usulan tersebut akan melalui tahapan forum perangkat daerah dan pembahasan lanjutan sebelum ditetapkan.
Berdasarkan rancangan awal RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan sejumlah prioritas pembangunan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan kesehatan dasar, pengentasan kemiskinan, serta penguatan UMKM lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur publik, konektivitas wilayah, dan reformasi birokrasi berorientasi pelayanan juga menjadi agenda utama.
Juanda menyebutkan, pembangunan tahun 2027 tetap diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah melalui 13 program strategis yang telah berjalan sejak 2025 hingga 2026. Program tersebut diharapkan mampu memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam Musrenbang gabungan itu, Kecamatan Tapin Utara mengajukan 56 usulan pembangunan yang tersebar di empat kelurahan dan 12 desa. Sementara Kecamatan Bungur menyampaikan 79 usulan dari 12 desa. Sebagian besar usulan berkaitan dengan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, serta sarana pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Pemerintah daerah menegaskan, tidak seluruh usulan dapat langsung diakomodasi. Penentuan program akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan anggaran Kabupaten Tapin.
Turut hadir Wakil Ketua PKK Tapin Hj Elya Hartati Juanda, Tenaga Ahli Bupati Tapin, dan Tokoh Agama Saiful Bahri, Camat Bungur, Camat Tapin Utara, Kepala Desa Dan perwakilan BAZNAS serta masyarakat setempat.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
