Muara Teweh, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menegaskan
dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Bupati Barut, H Shalahuddin, saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Barut terhadap Raperda APBD 2026 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2025 di Muara Teweh, Senin (24/11).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Barut, Hj Mery Rukaini ini menjadi forum penting untuk menindaklanjuti respons dewan terhadap Raperda APBD 2026. Turut hadir dalam paripurna tersebut Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, unsur FKPD, dan para Kepala Perangkat Daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi Aspirasi Rakyat, Bupati Shalahuddin secara tegas memaparkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik. Pada APBD 2026, porsi untuk sektor ini mencapai Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total belanja daerah.
“Anggaran ini diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan, hingga menjangkau desa-desa di Barito Utara,” ujar Bupati, menunjukkan fokus pemerintah pada pemerataan pembangunan.
Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas seluruh masukan konstruktif dari fraksi, menegaskan bahwa seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan fiskal daerah.
Respons Fraksi PDI Perjuangan: Pemerintah memastikan pembangunan prioritas seperti Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja (BLK), dan infrastruktur dasar akan menjadi fokus utama di tahun 2026. Selain itu, upaya perluasan lapangan kerja dan penekanan ketimpangan sosial juga menjadi perhatian utama.
Respons Fraksi Partai Demokrat: Terkait isu pengurangan defisit anggaran, Bupati menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk melanjutkan pembahasan secara lebih teknis.
Respons Fraksi Karya Indonesia Raya: Bupati kembali menegaskan bahwa penyusunan APBD tetap berpegang pada prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan efisien. Bupati juga merinci alokasi Transfer ke Daerah 2026 sebesar Rp 1,57 triliun.
Menjawab pandangan Fraksi PKB, Pemkab Barut memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital dan optimalisasi pajak daerah.
Selain itu, Bupati berkomitmen penuh terhadap: Alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen. Penguatan layanan kesehatan dan konektivitas wilayah. Perbaikan basis data penerima bantuan sosial.
Terkait belum dicantumkannya komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam rancangan APBD, Bupati menjelaskan hal ini disebabkan oleh belum terbitnya regulasi resmi dari pemerintah pusat mengenai batas maksimal defisit APBD. Sementara itu, isu penyertaan modal daerah dinyatakan telah tuntas sesuai ketentuan pada perubahan APBD 2024.
Mengakhiri pidatonya, Bupati H Shalahuddin kembali menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. “Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar pembangunan di Kabupaten Barito Utara berjalan transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Raperda APBD 2026 kini secara resmi dapat diterima oleh seluruh fraksi untuk dibahas lebih lanjut antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
