Palangka Raya, kalselpos.com – Wakil Bupati Barito Utara (Wabup Barut) Felix Sonadie Y. Tingan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025.
Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) di Aula Kantor Bapperida, Palangka Raya, Kamis (20/11/2025) ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo. Hadir sejumlah Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Kalteng.
Dalam kesempatan tersebut, Felix Sonadie memaparkan situasi kemiskinan di wilayahnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng tahun 2025, Barut menempati peringkat ke-9 dengan 744.000 jiwa penduduk miskin, atau setara dengan 5,52% dari total populasi.
Peningkatan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, dari 2,92% pada Triwulan I menjadi 2,48% pada Triwulan II 2025, serta kenaikan Garis Kemiskinan dari Rp590.832 pada tahun 2024 menjadi Rp628.429 pada tahun 2025 akibat inflasi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 4,71% pada tahun 2024 juga turut berkontribusi.
Menanggapi tantangan tersebut, Pemkab Barut telah menetapkan target dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dengan tujuan menurunkan persentase kemiskinan hingga 4,6% pada tahun 2030.
Felix Sonadie menjelaskan bahwa Pemkab Barut berkomitmen untuk menjalankan tiga strategi utama guna mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Strategi tersebut meliputi:
– Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat:
Melalui program seperti Operasi Pasar Murah, Gerakan Pasar Murah On The Road (GEPAMOR), serta penyaluran Bantuan Sosial (PKH, BPNT, JKN-PBI, dan BLT Dana Desa).
– Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Dengan penguatan kelembagaan ekonomi, dukungan sektor pertanian, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
– Penurunan Kantong-kantong Kemiskinan: Melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan sanitasi, dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Felix Sonadie menambahkan bahwa Pemkab Barut juga serius dalam mengendalikan inflasi daerah, yang hingga minggu kedua November 2025 menunjukkan angka minus 0,41 persen. Rakor ini diharapkan dapat mendorong Pemkab Barito Utara untuk segera menyusun RPKD Kabupaten yang sinergis dengan RPKD Provinsi Kalteng. Acara ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pejabat daerah terkait, dan para Tenaga Ahli penyusunan RPKD.
Sementara itu Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakor tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/83/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalteng Tahun 2022-2026.
Oleh karena itu ia
menekankan urgensi penanggulangan kemiskinan yang selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya.
Edy menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan keterbatasan finansial, melainkan juga mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa Rakor ini bertujuan untuk mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan dari tingkat pusat hingga daerah, mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan, serta mengumpulkan masukan berharga untuk penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalteng untuk periode 2025-2029.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
