Banjarmasin, kalselpos.com —
Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan perhatian lebih terhadap nasib guru Madrasah dan ustadz pesantren, terutama yang masih berstatus honorer.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar yang juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Fraksi NasDem, Ahmad Sarwani S.Sos, menegaskan banyak guru Madrasah yang hingga kini belum menikmati penghasilan layak, meski telah lama mengabdi dengan penuh dedikasi.
“Mereka ini pejuang di garis depan pendidikan Islam. Mengajar dengan ikhlas, tapi hidupnya masih serba pas-pasan. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Sarwani, Kamis (6/11/2025).
Ia menilai, pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret melalui bantuan insentif daerah atau alokasi anggaran khusus bagi guru non-ASN sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka.
Kementerian Agama sendiri saat ini tengah menjalankan sejumlah program peningkatan kesejahteraan, seperti tunjangan profesi bagi guru bersertifikasi, kenaikan insentif guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, hingga pengangkatan guru Madrasah menjadi PPPK. Selain itu, pembentukan Ditjen Pesantren juga tengah diupayakan agar kebijakan bagi tenaga pendidik agama lebih fokus dan tepat sasaran.
Berdasarkan data BPS 2023, terdapat lebih dari 2.000 guru Madrasah swasta di Kalimantan Selatan, namun sebagian besar masih berstatus honorer tanpa kepastian kesejahteraan.
“Kesejahteraan mereka bukan hanya soal ekonomi, tapi juga investasi moral untuk masa depan generasi Qurani,” tegas Sarwani.
Beberapa kabupaten/kota di Kalsel telah memberikan perhatian melalui bantuan insentif daerah, seperti Kabupaten Banjar sebesar Rp300 ribu dan Kabupaten Tanah Laut Rp500 ribu per bulan. Sarwani berharap, Pemprov Kalsel dapat meniru langkah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan guru Madrasah di seluruh wilayah provinsi.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
