Banjarmasin, kalselpos.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) terus memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan kelembagaan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak).
Kegiatan bertajuk “Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan Forum PUSPA serta Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak” ini dibuka oleh Sekretaris Dinas PPPAKB Kalsel, Andri Fadli, mewakili Kepala Dinas Husnul Hatimah, di Banjarmasin, pada Selasa (4/11/2025).
Andri menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari kondisi perempuan dan anak. Keduanya memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah dan nasional.
“Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan situasi perempuan dan anak saat ini. Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat bergantung pada kontribusi yang mereka berikan,” ujar Andri.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan diarahkan untuk menciptakan kesetaraan gender dan hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan.
Di sisi lain, anak sebagai aset bangsa harus dijaga dan dilindungi karena merupakan generasi penerus pembangunan.
“Perempuan dan anak adalah aset terbesar bangsa. Kesejahteraan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka adalah cerminan kemajuan suatu daerah dan negara,” tambahnya.
Andri menekankan bahwa keberhasilan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi multipihak yang kuat, salah satunya melalui Forum PUSPA yang menjadi wadah sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga layanan, dan dunia usaha.
“Forum PUSPA merupakan bentuk nyata kolaborasi multipihak. Melalui kegiatan ini, kita ingin menguatkan kelembagaan agar mekanisme kerja forum berjalan efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperluas jejaring kerja dengan berbagai pihak, termasuk aparat hukum, layanan kesehatan, dan lembaga pendidikan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penguatan forum ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 serta Peraturan Daerah Provinsi Kalsel Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua regulasi tersebut menjadi pijakan penting dalam memperluas peran masyarakat di berbagai tingkatan, dari pusat hingga desa.
Berdasarkan data DPPPAKB Kalsel periode Januari–Oktober 2025, tercatat 515 kasus kekerasan dengan total 544 korban. Dari jumlah tersebut, anak perempuan dan perempuan dewasa masih mendominasi sebagai korban kekerasan psikis, seksual, dan fisik.
“Data ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih menjadi kelompok paling rentan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka hidup aman dan terlindungi,” tegas Andri.
Sejak 2021 hingga 2025, DPPPAKB Kalsel telah membentuk enam Forum PUSPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yaitu di Provinsi Kalsel, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tabalong. Ke depan, forum serupa akan dibentuk di seluruh wilayah Kalimantan Selatan agar jangkauan perlindungan semakin luas.
Ia juga mengajak seluruh peserta forum untuk berkomitmen mewujudkan masyarakat yang ramah perempuan dan layak anak.
“Dengan menerapkan prinsip sinergi, ikhlas, transparan, semuanya penting, tidak saling menyalahkan, dan mau saling berbagi, kita optimis dapat mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Banua tercinta,” pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
