BANJARMASIN, Kalselpos.com – Munculnya spanduk bertuliskan “Stop Ajaran Khilafah” di sejumlah titik ramai lalu lintas di Kabupaten Barito Kuala (Batola) menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Batola berkomitmen memperketat pengawasan terhadap seluruh lembaga pendidikan di bawah naungannya.
Kepala Kantor Kemenag Batola, H. Anwar Hadimi, menegaskan bahwa ajaran khilafah atau paham negara Islam tidak sejalan dengan ideologi Pancasila.
“Kami sudah berkeliling ke madrasah dan KUA untuk menyuarakan bahwa NKRI harga mati melalui moderasi beragama. Di pesantren pun kami rutin memberikan pencerahan tentang pentingnya kesetiaan kepada bangsa dan negara,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat (31/10/2025).
Anwar menambahkan, pihaknya bersama aparat kepolisian dan TNI terus memperkuat pengawasan, terutama di titik-titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas organisasi terlarang.
“Kami mendapat informasi ada beberapa titik yang masih bergeliat dari organisasi itu. Kami terus melakukan pengawasan secara intensif,” tegasnya.
Saat ini, di Kabupaten Batola terdapat 23 pondok pesantren, 21 madrasah negeri, dan 72 madrasah swasta. Kemenag juga rutin menggelar apel bulanan di pesantren dengan tema cinta tanah air.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Batola, Lulut Widiyanto Putro, menyatakan langkah serupa dilakukan di sekolah-sekolah umum.
“Guru agama di sekolah memiliki peran penting dalam pengawasan. Jika masyarakat menemukan adanya penyimpangan ajaran, kami siap menerima laporan dan akan berkoordinasi dengan MUI Batola,” ujarnya.
Terkait sanksi bagi tenaga pendidik atau lembaga yang terbukti menyebarkan paham menyimpang, Lulut menegaskan pihaknya akan mengedepankan pembinaan.
“Kami utamakan pembinaan terlebih dahulu,” tandasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
