Perkuat Pencegahan Korupsi, DPRD Kalsel siap Kolaborasi dengan Pemprov 

Teks Foto []istimewa IKUT PEMBEKALAN - Anggota Komisi II Fraksi Golkar DPRD Kalsel, Dewi Raisha Aprillia mengukuti pembekalan Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif dan Legislatif di lingkungan Pemprov Kalsel, Rabu (29/10/2025).(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com — Dalam upaya memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di Banua, DPRD Provinsi Kalsel menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) setempat.

 

Bacaan Lainnya

Komitmen ini ditegaskan anggota Komisi II Fraksi Golkar DPRD Kalsel, Dewi Raisha Aprillia di sela kegiatan Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif dan Legislatif di lingkungan pemprov setempat, Rabu (29/10/2025).

 

“Legislatif melalui fungsi pengawasan berkomitmen dan selalu mendukung kebijakan serta arahan KPK sesuai regulasi perundang-undangan,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, pelatihan yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini memberikan banyak pembelajaran penting bagi para wakil rakyat dalam menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

 

“Kami yakin Kalsel akan semakin baik, maju, dan sejahtera. Edukasi dari KPK ini sangat berharga untuk meningkatkan integritas dan pemahaman seluruh pihak dalam melaksanakan tugas,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menyebutkan, arahan dan paparan dari KPK, khususnya dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, menjadi dasar penting dalam memperkuat upaya bersama menciptakan pemerintahan yang bersih.

 

“Kami bersyukur mendapatkan pencerahan dari KPK RI. Hasil paparan ini akan menjadi bahan dan dasar peningkatan integritas di lingkungan Pemprov Kalsel,” ujar Muhidin.

 

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, menegaskan pentingnya komitmen seluruh elemen eksekutif dan legislatif untuk memperkuat budaya antikorupsi.

 

“Kami berharap pemahaman tentang antikorupsi dapat semakin kuat, integritas diperkuat, dan birokrasi yang bersih serta akuntabel dapat benar-benar terwujud,” ucap Agung.

 

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara KPK, DPRD, dan Pemprov Kalsel dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, demi mewujudkan Banua yang lebih bermartabat.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait