Rantau, kalselpos.com — Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap proses politik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapin bersama Komisi II DPR RI menggelar Dialog Demokrasi bertema “Perbaikan Regulasi Pemilu untuk Membangun Demokrasi yang Lebih Berintegritas” di Pendopo Galuh Bastari, Senin (27/10).
Forum ini menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI Dr. HM Rifqinizamy Karsayuda, serta dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Tapin Fikri Irmawan mewakili bupati, Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah, Ketua Bawaslu Kalsel Aris Mardiono, Ketua Bawaslu Tapin Abid Fikasi Gulo, dan unsur Forkopimda. Dialog berlangsung dinamis, membahas arah reformasi regulasi pemilu dan penguatan lembaga pengawas di daerah.
Mewakili Bupati Tapin, Fikri Irmawan menilai penguatan Bawaslu mendesak dilakukan agar kemurnian suara rakyat terjaga.
“Pemilu bukan sekadar memilih, tapi memastikan kedaulatan rakyat terlindungi lewat pengawasan yang independen dan berintegritas,” ujarnya.
Ia menegaskan dukungan pemerintah daerah tidak hanya berupa anggaran, tetapi juga penguatan koordinasi lintas lembaga dan peningkatan partisipasi publik.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR, Bawaslu, dan masyarakat adalah kunci demokrasi yang sehat,” katanya.
Ketua Bawaslu Tapin Abid Fikasi Gulo menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pengawas di semua tingkatan. Ia menyebut partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Tapin mencapai 88,54 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan.
“Angka itu menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi masih kuat. Survei juga menempatkan Bawaslu sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi kedua di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Abid menambahkan, Bawaslu Tapin kini fokus memperluas pendidikan politik melalui pelatihan kader pengawas dan kampanye digital, agar keterlibatan warga tidak berhenti di bilik suara.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan tiga prasyarat pemilu yang berkualitas: aturan main yang jelas, penyelenggara yang kredibel, dan budaya politik yang sehat.
“Pemilu menentukan arah republik ini. Hampir semua kebijakan publik lahir dari hasil pemilu. Karena itu, prosesnya harus bersih agar melahirkan pemimpin yang berintegritas,” katanya.
Ia menilai forum seperti ini penting untuk menyerap aspirasi daerah dalam penyempurnaan regulasi menuju Pemilu 2029.
“Tapin bisa menjadi contoh bagaimana demokrasi lokal tumbuh lewat sinergi antara penyelenggara, pengawas, dan masyarakat,” ujarnya menutup dialog.
Dialog Demokrasi Tapin tahun ini memperlihatkan bahwa perbaikan sistem pemilu tidak cukup dilakukan di pusat. Ia harus dibangun dari bawah, dari daerah, dari masyarakat yang percaya bahwa suara mereka benar-benar berarti.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
