Rantau, kalselpos.com — Pemerintah Kabupaten Tapin menegaskan komitmennya untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui kegiatan Pengukuran dan Publikasi Data Stunting Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Bappelitbang Tapin, Selasa (14/10). Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Tapin, Unda Absori, mewakili Bupati Tapin.
Dalam sambutannya, Unda Absori menyebut persoalan stunting bukan hanya urusan kesehatan, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Ia menjelaskan, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat angka stunting di Tapin sebesar 14,4 persen. Angka tersebut menurun menjadi 13,2 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024.
Menurut Unda, capaian itu menunjukkan arah yang baik, tetapi belum cukup. Ia menegaskan pentingnya data yang valid sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran. Pemerintah daerah, katanya, tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan lintas sektor.
Kegiatan publikasi data menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap desa, kecamatan, dan puskesmas memiliki data akurat terkait kondisi gizi anak. Data ini nantinya akan menjadi acuan dalam merancang program percepatan penurunan stunting di Tapin.
“Upaya penurunan stunting harus melibatkan semua pihak, baik perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Hanya dengan kerja sama yang kuat kita bisa mempercepat hasilnya,” ujar Unda Absori mewakili Bupati Tapin.
Menutup sambutannya, Unda Absori mengingatkan pentingnya semangat gotong royong dalam setiap upaya pembangunan manusia di Tapin.
“Cegah stunting adalah tanggung jawab bersama. Maju banua, baiman warganya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tapin, H. Juanda, menilai kegiatan publikasi data bukan sekadar seremonial, melainkan langkah penting menuju tata kelola pembangunan yang transparan. Ia menekankan bahwa publikasi data stunting menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan berbasis fakta dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Dengan data yang valid, kita tahu di mana masalahnya, di desa mana anak-anak masih berisiko stunting, dan bagaimana intervensi dilakukan secara tepat,” tutur H. Juanda.
Ia juga mengajak semua pihak, termasuk dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), untuk ikut serta dalam memperkuat program gizi, sanitasi, dan edukasi keluarga.
Menurutnya, penurunan stunting tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Kegiatan yang dihadiri Kepala Bappelitbang, Kepala Dinas Kesehatan Baru Kepala Dinas Kependudukan dan KB, serta Kepala SKPD Lingkup Tapin dan perwakilan dunia usaha itu menjadi momentum konsolidasi lintas sektor dalam memperkuat kolaborasi menekan angka stunting di Tapin.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
