Banjarmasin, kalselpos.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Nasional dan Daerah 2025, di Banjarmasin, Kamis (18/9/2025) kemarin.
Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, organisasi pers, akademisi, aparat penegak hukum, hingga komunitas literasi untuk merumuskan strategi penguatan kebebasan pers yang profesional, sehat, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsma TNI Arifien Sjahrir, menyebut Kalimantan Selatan dipilih sebagai tuan rumah karena sukses mencatat IKP tertinggi Nasional pada 2024, sebesar 80,91 poin, jauh di atas rata-rata l 69,36 poin.
“Praktik baik yang ada di Kalsel bisa menjadi inspirasi bagi provinsi lain. Forum ini kami harapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bisa langsung ditindaklanjuti,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Indarto, yang menekankan, forum ini harus menghasilkan langkah nyata.
“Bukan hanya agenda seremonial, tapi rekomendasi yang lahir akan langsung menyentuh insan media, masyarakat, dan pemangku kepentingan,” tegasnya.
Dari sisi Dewan Pers, Wakil Ketua, Totok Suryanto menuturkan penilaian IKP dilakukan dengan melibatkan informan ahli dari berbagai unsur, mulai pemerintah, wartawan, LSM, hingga masyarakat sipil.
Di Kalsel, sembilan informan diturunkan untuk memastikan hasil penilaian objektif.
Totok juga menekankan pentingnya uji kompetensi wartawan agar kerja jurnalistik sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik.
“Kalau wartawan sudah bekerja sesuai kode etik, jangan takut dengan ancaman UU ITE. Dewan Pers akan berada di garis depan membela,” katanya.
Dari daerah, Pemprov Kalsel melalui Diskominfo menyatakan komitmennya menjaga iklim pers yang sehat.
Kabid Komunikasi Publik Diskominfo Kalsel, Chairun Ni’mah, menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor agar capaian IKP bisa terus dipertahankan.
“Pemerintah hadir memfasilitasi kerja jurnalis, tapi menjaga indeks ini perlu sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, forum juga menyoroti keberadaan Konsorsium Pers Banua, sebuah inisiatif lokal yang terbukti mampu memperkuat solidaritas antar-media, advokasi hukum, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam pembangunan daerah.
Dengan forum ini, Kemenko Polkam berharap pengalaman Kalsel dapat direplikasi provinsi lain, sehingga pers Indonesia semakin bebas, independen, sekaligus tetap bertanggung jawab sebagai pilar demokrasi.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
