BANJARMASIN, Kalselpos.com – Ikon kuliner tradisional, kembali jadi sorotan. Bukan karena ramainya pengunjung, melainkan buntut tunggakan sewa yang mencapai Rp 400 juta dari pihak pengelola, PT Juru Supervisi Indonesia.
Sesuai perjanjian, penyewa wajib membayar sewa tahunan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin. Bahkan, ada aturan tegas: kontrak otomatis diputus bila menunggak tiga tahun berturut-turut.
Namun, realitanya PT Juru Supervisi Indonesia sudah dua tahun tak membayar, ditambah denda yang terus menumpuk.
“Kalau dihitung, kewajiban sewa dan dendanya sekitar Rp400 juta. Itu akumulasi dari dua tahun lebih tidak ada pembayaran,” tegas Kabag Hukum Setdako Banjarmasin, Jefri Fransyah, Rabu (10/9/2025).
Jefri menyebut, pihaknya sudah berkomunikasi dengan perusahaan tersebut. Hasilnya, pengelola berencana mengakhiri kerja sama. Meski begitu, pemutusan kontrak tidak menghapus kewajiban pembayaran.
“Kita tinggal menunggu surat resmi pengakhiran dari mereka. Di Kampung Ketupat juga ada beberapa aset mereka. Kalau itu mau dihitung, maka kekurangannya yang harus tetap dibayarkan,” ujarnya.
Masalah ini sekaligus menyingkap fakta pahit.Kampung Ketupat yang digadang jadi ikon wisata kuliner, justru stagnan di tangan investor.
“Faktanya usaha mereka tidak berjalan sesuai ekspektasi. Itu jadi salah satu alasan keterlambatan pembayaran,” ungkap Jefri.
Kini, publik menanti langkah tegas Pemko apakah mencari investor baru atau mengambil alih langsung pengelolaan. Yang jelas, warga berharap Kampung Ketupat tak sekadar jadi nama besar tanpa geliat.
Sebelumnya, kawasan ini memang pernah terbengkalai, lalu dibuka kembali dengan pengelola lokal.
“Harapannya, ke depan Kampung Ketupat bisa kembali hidup sebagai pusat kuliner khas Banjarmasin yang membanggakan,” pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
