Jakarta, kalselpos.com – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi menyerahkan tujuh tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel kepada Komisi II DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) lalu.
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK bersama wakil ketua, pimpinan alat kelengkapan dewan, serta Sekretaris DPRD Kalsel. Mereka diterima langsung Ketua Komisi II DPR RI, Rifkynizami Karsayuda bersama anggota DPR dan DPD RI asal Kalsel.
Dalam pertemuan tersebut, Supian HK menegaskan tuntutan berskala nasional yang disuarakan rakyat, antara lain:
1. Efisiensi gaji dan tunjangan DPR serta transparansi penggunaannya.
2. Reformasi Polri, termasuk revisi UU Polri dan penyelesaian kasus represif aparat.
3. Pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
4. Penyelesaian masalah tambang batu bara dan konflik agraria.
5. Evaluasi program strategis beranggaran besar seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi merah putih (KMP).
6. Peningkatan kesejahteraan guru honorer.
7. Pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Selain isu Nasional, DPRD Kalsel juga menyuarakan aspirasi lokal, seperti penolakan status Hutan Meratus menjadi taman nasional, percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, serta perhatian khusus bagi tenaga honorer.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifkynizami menyampaikan apresiasi atas aksi damai Aliansi Rakyat Kalsel, pada 2 September lalu. Ia berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. “Silakan dilihat progresnya. Untuk hal-hal yang menjadi kewenangan pimpinan DPR dan Presiden, saya akan sampaikan secara resmi,” ujar Rifky.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf bila kinerja wakil rakyat asal Kalsel belum memenuhi harapan masyarakat.
Supian HK menutup pertemuan dengan rasa syukur karena telah menunaikan janji menyampaikan aspirasi rakyat. “Pada intinya semua tuntutan masyarakat dan mahasiswa sudah kami serahkan,” ucapnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
