Amuntai, kalselpos.com – Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) H Sahrujani menekankan bahwa pengurangan angka kemiskinan menjadi agenda strategis.
Kemiskinan tidak hanya mengenai rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi berdampak pada berbagai aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, hingga lingkungan hidup.
Hal ini disampaikan Sahrujani saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) di Mess Negara Dipa Amuntai, belum lama ini.
Dikesempatan itu, dia juga menjelaskan, RPKD sendiri merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang selaras dengan RPJMD. Untuk periode kali ini, RPKD HSU akan disusun untuk tahun 2025–2029, menyesuaikan dengan RPJMD baru.
Meski sebelumnya HSU memiliki RPKD 2023–2026, dokumen tersebut kini diperbarui agar arah kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dikataknnya, penyusunan RPKD merupakan amanat dari Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
“Dalam aturan tersebut, TKPK kabupaten/kota yang diketuai Wakil Bupati memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan program penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Dia berharap melalui Rakor ini tersusun RPKD yang komprehensif, realistis, dan mampu menjawab permasalahan kemiskinan di daerah.
Dokumen tersebut nantinya akan menjadi pedoman untuk percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara bertahap, terencana, terukur, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Tentunya untuk mencapai seperti yang diharapakan dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak.
“Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam penyusunan RPKD, mulai dari eksekutif maupun legislatif dunia usaha, LSM, organisasi masyarakat, hingga masyarakat miskin itu sendiri,” pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
