Banjarmasin, kalselpos.com — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung pada Rabu (6/8/2025) kemarin, di ruang rapat Komisi II ini menghadirkan perwakilan dari berbagai dinas strategis, antara lain Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta BPKAD Kalsel.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP), Yudistira Bayu Budjang, menyoroti tajam adanya pemangkasan anggaran secara signifikan di sejumlah sektor penting. Ia menilai pengurangan anggaran ini tidak sejalan dengan arah pembangunan nasional yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam hal ketahanan pangan.
“Setelah kita buka lapisan demi lapisan dari anggaran mitra kerja kami, ternyata banyak yang terpotong, bahkan ada yang separuh dari anggaran tahun 2025. Padahal, sektor ini sangat vital bagi masyarakat, terutama dalam hal pangan,” ujarnya.
Yudistira memperingatkan, pemangkasan tersebut berpotensi menghambat berbagai program strategis daerah seperti cetak sawah, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program ketahanan pangan yang bersumber dari APBN.
“Kami sepakat di Komisi II bahwa anggaran yang terpotong ini harus dikembalikan seperti tahun 2025. Ini demi menjaga kesinambungan program yang menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yudistira memastikan bahwa Komisi II akan memperjuangkan hal ini dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Empat anggota Komisi II yang juga duduk di Banggar akan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan riil dinas-dinas terkait.
“Ini bukan hanya tentang angka-angka anggaran, tapi tentang komitmen kita terhadap ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tandasnya.
Komisi II berharap, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kebijakan rasionalisasi anggaran secara lebih bijak agar tidak berdampak negatif terhadap progres pembangunan, khususnya di sektor pangan yang menjadi tulang punggung ketahanan Nasional.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
