Pemkab Tapin Dorong Transparansi Lewat FGD Pelaporan Keuangan

Teks foto Wakil Bupati Tapin H Juanda membuka FGD dalam rangka peningkatan kapasitas pelaporan keuangan daerah lingkup Tapin.(ist)(kalselpos.com)

Rantau, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Senin (4/8), di Hotel Ashley Wahid Hasyim, Jakarta.

 

Bacaan Lainnya

FGD dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Tapin H Juanda dengan dihadiri Asisten Administrasi Umum Fikri Irmawan, Plt Kepala Dinas Sosial H Syafrudin, Aspem Kesra Zainal Abidin, Kepala Bappelitbang Meidy Haris Prayoga, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sapuani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Reza Ramadie dan Dinas Perikanan.

 

Wakil Bupati Tapin, H. Juanda dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaporan keuangan yang andal tidak hanya mencerminkan kedisiplinan administrasi, tapi juga kapasitas manajerial dalam mengelola keuangan publik secara transparan.

 

“Laporan keuangan bukan sekadar urusan angka. Ia mencerminkan sistem kerja, kualitas SDM, dan integritas lembaga,” ujar Juanda.

 

Ia menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi, penguatan pengendalian intern, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan.

 

Diskusi ini, kata dia, diharapkan menghasilkan solusi konkret atas berbagai kendala yang selama ini menghambat penyusunan laporan yang akuntabel.

 

FGD menghadirkan narasumber dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta dan membahas strategi teknis penyusunan laporan, mulai dari ketepatan waktu hingga akurasi data yang disajikan.

 

Kepala BPKAD Tapin, Haris Fadilah, melaporkan bahwa penyusunan LKPD merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, bukan semata-mata memenuhi kewajiban administratif.

 

“Publik menuntut laporan yang transparan, relevan, dan bisa diuji. Karena itu, kualitas pelaporan tidak boleh lagi dianggap formalitas,” tegas Haris.

 

Ia menyebut forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi lintas unit kerja dan memperkuat sinergi dalam proses penyusunan laporan. Beberapa rekomendasi teknis dihasilkan sebagai rujukan dalam evaluasi dan penyusunan LKPD tahun berjalan.

 

Diskusi sehari penuh itu diikuti para aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daera mulai dari kasubag keuangan, bendahara pengeluaran, hingga staf pelaporan dari berbagai SKPD.

 

Melalui forum ini, Pemkab Tapin ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan profesional.

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait